WARTAKEPRI.CO.ID – Merespon disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berapa waktu lalu, dimana telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.
Berangkat dari istruksi Presiden, Wakil Bupati Natuna, Hj Ngesti Yuni Suprapti didampingi Anggota DPRD Provinsi Kepri, Hadi Candra dan H.Ilyas Sabli tancap gas, mereka menggelar pertemuan dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), di Kantor BNPP di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (29/10) siang.
Kehadiran Pejaabat Publik Natuna tersebut disambut oleh pelaksana tugas Sekretaris BNPP pusat, Suhajar Diantoro.
Dalam pertemuan itu, Wakil Bupati Natuna mengatakan, PLBN ini merupakan salah satu fasilitas umum yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat diwilayah perbatasan, untuk menertibkan arus transportasi bagi orang dan barang, antar satu negara dengan negara lainnya.
“Kita Rasa pembangunan PLBN dirasa sangat perlu untuk meningkatkan ketertiban administrasi, bagi arus masuk orang dan barang dari dan ke negara tetangga,” ujar Ngesti.
Ngesti menyampaikan, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna siap untuk mengurus segala administrasi dan perizinan guna kelancaran pembangunan PLBN.
“Kita siap menjembatani, Persoalan Pembebasan Lahan dan merelokasi perumahan warga Serasan yang terdampak, selama ini menjadi kendala bagi BNPP untuk membangun PLBN di Pulau Serasan,” ujar Wabub.
Dalam kesempatan itu, Ngesti juga menyampaikan usulan program prioritas tahun anggaran 2020, terkait penyelesaian pembangunan Pelantar Rakyat bagi masyarakat Tanjung Pala,
Kecamatan Pulau Laut, yang juga merupakan salah satu daerah perbatasan terluar dan terdepan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang harus menjadi perhatian bagi BNPP.
Terakhir, Ngesti juga menyampaikan masalah pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga diwilayah Kabupaten Natuna, yang selama ini terkendala masalah alat pengangkutan.
Ngesti meminta agar hal ini menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Pusat, terutama dalam menyediakan alat angkut BBM Satu Harga dengan menggunakan kapal besi.
Karena sambung Ngesti, selama ini lembaga penyaluran BBM Satu Harga yang ada didaerahnya masih menggunakan kapal kayu, yang dianggap tidak memenuhi standar dan rawan terjadinya kecelakaan.
Sementara itu Plt. Sekretaris BNPP, Suhajar Diantoro menjelaskan, bahwa PLBN yang akan dibangun di Kecamatan Serasan pada tahun 2020 nanti, masuk dalam type C. Karena hal itu diukur dari jumlah arus orang dan barang yang masuk maupun keluar, dari Kecamatan Serasan ke Malaysia maupun Brunai Darussalam.
Pihak BNPP juga memohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, untuk melakukan pembersihan lokasi, yang telah disurvey sebagai tempat dibangunnya PLBN Serasan.
“Pembersihan itu dilakukan dengan cara merelokasi perumahan penduduk setempat, yang nantinya akan digunakan sebagai gudang barang dan rumah Dinas bagi karyawan yang bekerja di PLBN,” teran Suhajar dalam dialog.
Suhajar Diantoro menyebutkan, bahwa pada bulan November 2019 mendatang, pihaknya akan melakukan pertemuan terlebih dahulu dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, yang melibatkan seluruh Camat yang masuk kategori wilayah Perbatasan, guna membahas mengenai rencana pembangunan bagi daerah perbatasan yang ada di Kabupaten Natuna.
Kecamatan Serasan, di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), merupakan salah satu daerah di Indonesia, yang masuk dalam wilayah perbatasan dengan negara tetangga, khususnya Malaysia bagian Timur dan Brunai Darussalam. (Hms, Rky)
@wartakepri Terimakasih Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura partisipasi di Ulang Tahun ke 10 Media WartaKepri.co.id , ( 22 Desember 2015 - 22 Desember 2025) #hbd❤️ #wartakepritv #kepri #batam #wartakepri.co.id ♬ Happy Birthday to You acoustic guitar - C_O
