WARTAKEPRI.CO.ID – Sepulang Dari Natuna menyerap aspirasi dan berdialog dengan Nelayan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, mengutarakan anggapan yang berkembang, bahwa dirinya tidak menjadikan pemberantasan illegal fishing sebagai prioritas kerjanya.
Hal tersebut ia sampaikan pada konferensi pers penangkapan kapal illegal fishing asal Vietnam di laut Natuna Utara.
“Di sini saya tegaskan, bahwa KKP dan seluruh instansi terkait, memiliki komitmen tinggi, untuk menjaga Laut Natuna Utara dan wilayah perairan lainnya di Indonesia,” ujarnya, Kamis (9/1), di Stasiun PSDKP Pontianak.
Ketegasan ini tentu bukan tanpa bukti. KKP selama dipimpin oleh Menteri Edhy, telah menangkap sebanyak 8 kapal ikan asing ilegal, yang terdiri dari satu kapal bendera Malaysia, empat kapal bendera Filipina, dan tiga kapal berbendera Vietnam.
Jumlah ini mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya pada periode yang sama antara Oktober hingga Desember, yang hanya menangkap tiga kapal ikan asing ilegal.
“Saya kira hasil operasi selama tiga bulan ini menjadi bukti komitmen saya, dalam memberantas illegal fishing di perairan Indonesia. Dan tahun 2020 ini, saya telah memberikan persetujuan penambahan hari operasi bagi Kapal Pengawas KKP, dari yang semula 85 hari, menjadi 150 hari. Sekali lagi saya sampaikan, kita serius memberantas illegal fishing,” tegas Edhy.
Edhy menambahkan, Saya kira hasil operasi selama 3 bulan ini menjadi bukti komitmen saya dalam memberantas ilegal fishing di perairan Indonesia dan di tahun 2020 ini saya telah memberikan persetujuan penambahan hari operasi bagi Kapal Pengawas KKP dari yang semula 85 hari menjadi 150 hari.
“Sekali lagi saya sampaikan. kita serius memberantas illegal fishing,” tegas Edhy.
“Saya sarankan dan program kita saya berharap Ke depan itu nelayan ngambil ikan,bukan cari ikan sekarangkan kita masih ada yang mencari ikan,nggak apa-apa Tapi kalau dia ngambil ikan kita perlu teknologi, dan itu sepertinya tidak mahal, saya sudah suruh supaya layar kedepan lebih modern lagi supaya mempermudah para nelayan kita untuk mendapatkan ikan lebih baik lagi,” ujar Edhy.
Sebagaimana diketahui, keberhasilan penangkapan kapal ikan ilegal tersebut tidak Iepas dari informasi yang disampaikan masyarakat dan sistem deteksi dini melalui analisis data RADAR dan AIS yang dilakukan oleh KKP.
Pemantauan yang dilakukan melalui Pusat Pengendalian (Pusdal) KKP ini memang dilakukan selama 24 jam non-stop. Namun demikian pilihan operasi yang hati-hati bahkan cenderung ‘senyap’ harus diambil mengingat dinamika di lapangan yang luar biasa.
Koordinasi yang baik antara KKP dengan berbagai instansi penegak hukum lain juga terus dilakukan dalam merespons isu kapal ikan ilegal di Laut Natuna Utara.
Seperti yang banyak beredar di media sosial dan media lainnya bahwa selain menghadapi kapal ikan asing ilegal daril Vietnam dan China, tantangan menjaga Iaut Natuna juga hadir dari aparat penegak hukum negara lain yang mengawal kapal-kapal ikan asing ilegal tersebut.
“Saya Apresiasi dan rasa bangga kepada aparat dari Ditjen Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan-KKP yang telah dengan sabar, sigap dan tegas, dalam menghadapi provokasi dan pelawanan dari kapal-kapal ikan asing berbendera Vietnam tersebut,” tambah Edhy.
Hasil analisis terhadap data Automatic Identification System (AIS) bahkan mendeteksi kehadiran 2 (dua) unit Kapal Pengawas Perikanan Vietnam (VUNG TAU 10269 dan VUNG TAU 10278) berada di garis batas landas kontinen di Utara Laut Natuna Utara dan Kapal Penjaga Pantai (Coast Guard) China (CHINACOSTGUARD 5302,
ZHONGGUOHAIJING5403 dan HAIJING 35111) berada di ZEEI Laut Natuna Utara masuk sampai 20 nautical miles landas kontinen Laut Natuna Utara.
Turut hadir dalam lawatan menteri KKP RI
Gubernur Prov. Kalbar H. Sutarmidji, S.H., M.Hum, Asops Kasal Laksda TNI Didik Setiyono, S.E.,M.M, Pangdam XII/Tpr Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad, Kapolda Kalbar Irjen. Pol. Drs. Didi Haryono, S.H., M.H, Danguskamla Koarmada 1 Laksma TNI Yayan Sofian.
Danlantamal XII Laksma TNI Agus Hariadi, Danlanud Supadio Marsma TNI Palito Sitorus, S.I.P., M.M, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Zulficar Mochtar, Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) Bpk. Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si.
Paban II Sopsal Kolonel Laut (P) Sawa, Kepala Kejaksaan Tinggi Prov. Kalbar Dr. Jaya Kesuma, S.H., M.Hum, Kepala Pengadilan Tinggi Pontianak Bpk. Amiryat S.H.,M.H, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar Ir. Herti Herawati, MMA, Kepala Stasiun PSDKP Pontianak Bpk. Erik Sostenes, S.ST.Pi, Kepala SKIPM Kelas I Pontianak Ir. Eka Perdana, M.P.
(uds)
