WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menerbitkan surat edaran ke sejumlah daerah terkait protokol normal baru bagi perkantoran dan industri menghadapi pandemi covid-19. Pelaku usaha di Kota Batam dan Provinsi Kepri mendukung penuh dan siap reopening usaha lagi, namun butuh dukungan penuh dari pemerintah daerah seperti keringan atau diskon pajak.
Keputusan dan surat edaran ini ditandatangani oleh Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tersebut mengatur tentang implementasi dan panduan terkait Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja, Perkantoran, dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi Covid-19.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 telah menyatakan bahwa PSBB dilakukan salah satunya dengan meliburkan tempat kerja.
Namun, dunia usaha tidak mungkin selamanya dilakukan pembatasan, roda perekonomian harus tetap berjalan. Peliburan karyawan dalam jangka waktu yang lama dinilai bisa mengakibatkan ekonomi terhenti. Dengan new normal, perekonomian daerah diharapkan berputar lagi sehingga bisa tetap tumbuh di tengah pandemi covid.
Dari sekian wilayah yang direkomendasikan pemerintah, salah satunya adalah Kepri. Provinsi Kepri, khususnya Batam dinilai siap menerapkan new normal. Pelaku usaha menyambut baik rencana pemerintah tersebut.
Ketua Kadin Provinsi Kepri Akhmad Maruf Maulana, mengatakan, dunia sudah mulai melakukan reopening economy. Begitu juga dengan Indonesia sedang bersiap membuka ekonomi dan bersiap menghadapi ekonomi new normal.
Namun di sisi lain, biaya tinggi di Kepri dirasakan menjadi kendala dalam penerapan new normal di perkantoran, perusahaan, termasuk industri. Pemerintah daerah, kata Maruf, dalam hal ini Pemprov Kepri, Pemko dan Pemkab diminta tidak membebani dunia usaha dengan berbagai jenis pajak dan retribusi.
“Saat ini biaya tinggi di Kepri menghadang industri menerapkan protokol normal baru tersebut. Pelaku usaha masih dibebankan dengan beberapa pajak yang tinggi, seperti PPJU, WTO, pajak pariwisata dan restoran, serta Pajak Bumi dan bangunam (PBB),” ujar Maruf.
Jika pemerintah daerah pro terhadap dunia usaha di Kepri, sambung Maruf, pajak-pajak tersebut seharusnya diturunkan.
“Khusus bagi BP Batam dimana WTO akan jatuh tempo, kami minta agar dicicil selama 2 tahun tanpa bunga, PPJU di-nolkan, pajak pariwisata dan restoran dinolkan, dan PBB diturunkan demi keberlangsungan dunia usaha, menghadapi new normal,” kata Maruf.
“Mengapa kita minta pajak-pajak tersebut didiskon atau diturunkan karena perusahaan dan industri juga terdampak pandemi covid-19, belum lagi penerapan new normal juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit,” ungkapnya.
Maruf menambahkan, pajak-pajak daerah yang sekitar 70 persen berasal dari dunia usaha harus diturunkan sejalan dengan penerapan new normal di perkantoran, perusahaan dan industri.
“Biar ekonomi kita bergerak dulu dan aktivitas produksi di industri bisa beroperasi lagi dengan baik,” ujarnya.
Hilangkan Kesan Investasi di Kepri Serba Mahal
Maruf menambahkan bahwa pihaknya juga akan melakukan pendekatan ke seluruh stakeholders di Kepri untuk bersama-sama membuat terobosan. Kadin Kepri sudah mendeklarasikan BBK Murah. Ini harus disambut semua pihak dan dibarengi hotel-hotel, mall, dan perijinan serta biaya tinggi jadi murah .
Kadin Kepri juga menginginkan supaya di Kepri betul-betul serba murah. Hilangkan kesan investasi di Kepri serba mahal.
“Kepri tidak mempunyai sumber daya alam. Hanya investasi satu-satunya yang diharapkan, jadi harus murah makanya kami sambut BBK Murah,” tambah Maruf.
“Kita instal ulang di Kepri ini menyambut investasi Amerika dan Jepang yang mau keluar dari China. Saya sudah komunikasi sama mereka dan Insya Allah sudah ada yang berminat dengan BBK Murah,” ungkapnya
Sejauh ini, tambah Maruf, belum ada konsep yang jelas terkait penerapan new normal di Kepri, khususnya Batam. Sehingga menurutnya, perlu pembahasan lebih lanjut dengan menghadirkan seluruh pemangku kepentingan di Kepri.
“Sebelum kita deklarasi Kepri bangkit, kami ajak semua asosiasi dunia usaha untuk membahas ekonomi new normal, mula PHRI, REI, Apindo, Dekopin, FORPPI dan lainnya,” pungkas Maruf. (anwar/kb)
Editor : Dedy Suwadha
@wartakepri Terimakasih Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura partisipasi di Ulang Tahun ke 10 Media WartaKepri.co.id , ( 22 Desember 2015 - 22 Desember 2025) #hbd❤️ #wartakepritv #kepri #batam #wartakepri.co.id ♬ Happy Birthday to You acoustic guitar - C_O
