Mahfud MD: UU Ciptaker Kelak Mahasiswa Tamat Kuliah Terbuka Kesempatan Kerja, Pelaku Anarkis Proses Hukum Murni

742
Mahfud MD Panglima TNI Kapolri dan Kepala BIN

WARTAKEPRI.co.id, Mahfud MD selaku Menkopolhukam Indonesia akhirnya angkat suara terkait pengesahan UU Cipta Kerja.

Dikutip dari Kompas TV, Kamis (8/10/2020) malam, Mahfud MD yang didampingi oleh Kapolri Jenderal Idham Aziz dan Panglima TNI Jenderal Hadi Tjahjanto dan Kepala BIN mewakili pernyataan resmi pemerintah.

Mahfud MD menyampaikan kondisi politik dan keamanan terkini pasca pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR. Ia menyatakan jika UU Cipta Kerja dibuat untuk merespon keluhan masyarakat.

” Padahal UU ini dibuat untuk perluang kerja bagi mahasiswa yang tamat kuliah dan memasuki dunia kerja. Dengan UU ini permudah membuka usaha dan lapangan kerja, tidak semua tamatan kuliah akan tertampung di kerja pemerintahan, maka dengan UU ini ditargetkan akan membuka 30 juta lapangan kerja. Jadi pemerintah menghadirkan UU ini demi mahasiswa juga nantinya. Sedangkan, bagi buruh yang sudah bekerja, tidak akan berdampak dengan UU ini. Kalau ditanya masalah PHK, pada UU ini, menegaskan perusahaan wajib bayar tunai ke pekerja yang di PHK dan pemerintah akan mengawalnya,” terang Mahfud MD.

Setelah memberikan sejumlah penjelasan pentingnya UU Cipta Kerja ini, Mahfud mulai masuk pada pernyataan resmi terkait demo yang disertai aksi pengrusakan. Mahfud menyatakan akan menindak tegas apa yang disebutnya sebagai aktor intelektual dan pelaku aksi-aksi anarkis dan berbentuk kriminal yang menolak UU Cipta Kerja.

“Demi ketertiban dan keamanan, maka pemerintah akan bersikap tegas atas aksi-aksi anarkis yang justru bertujuan untuk menciptakan kondisi rusuh dan ketakutan di dalam masyarakat”

Mahfud kemudian mengulangi kalimat tersebut, dengan menambahkan “melakukan proses hukum” terhadap apa yang disebutnya “semua pelaku dan aktor intelektual yang menunggangi” atas aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal.

“Saya ulangi, sekali lagi pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal,” katanya.

Dalam bagian awal jumpa persnya, Mahfud mengatakan pemerintah tidak melarang masyarakat berunjuk rasa asal “tertib dan tidak melanggar hukum”.

Dia juga mengatakan “ketidakpuasan atas UU tersebut, bisa ditempuh dengan cara yang sesuai dengan Konstitusi, yaitu menyalurkannya dalam proses pembuatan peraturan pemerintah, perpres, permen, perkada, sebagai delegasi perundang-undangan.”

“Bahkan bisa diajukan melalui mekanisme judicial review atau uji materi maupun uji formal ke Mahkamah Konstitusi.”

Mahfud mengatakan bahwa isu penolakan terhadap UU Omnibus Law banyak diwarnai hoaks. Dia kemudian secara singkat membantah tudingan tidak benar terhadap pasal-pasal dalam undang-undang tersebut.(*)

Dikutip: Laman Video Kompas TV
Editor : Dedy Suwadha

Foto Lukira Open BO? Viral di Medsos, Benarkah Upah Buruh Dibayar per Jam?

DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO Combo Sakti Telkomsel