Hotman Paris Sebut Pasal 156 ayat 1 UU Omnibus Law Cipta Kerja Terkait Pesangon Untungkan Buruh atau Pekerja

1210
Instagram @hotmanparisofficial

WARTAKEPRI.co.id, JAKARTA – Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea membuka satu keuntungan UU Omnibus Law Cipta Kerja bagi buruh. Keuntungan berkaitan dengan celah memidanakan perusahaan atau pemberi kerja yang tidak membayarkan pesangon ke pekerja atau buruh.

“Di sini (UU Ciptaker) ada pasal yang menyebutkan apabila majikan tidak membayar pesangon sesuai ketentuan uu ini akan dianggap melakukan tindakan pidana kejahatan dan ancaman hukumannya empat tahun penjara,” ungkap Hotman dalam unggahan di Instagram pribadinya, @hotmanparisofficial, dikutip CNNIndonesia.com pada Kamis (15/10).

Hotman menerangkan keberadaan pasal ini membuat pekerja atau buruh bisa melaporkan perusahaan atau pemberi kerja yang tidak membayar pesangon ke pihak Kepolisian. Hal ini membuat mereka tidak perlu repor menuntut pesangon ke pengadilan perburuhan.

“Selama ini berbulan-bulan untuk menuntut uang pesangon melalui pengadilan perburuhan, tapi dengan satu laporan polisi kemungkinan uang pesangon akan dapat. Selamat bagi para buruh dan para pekerja,” katanya.

Hotman mengatakan keberadaan aturan itu merupakan salah satu kemajuan. Sebab, perusahaan atau pemberi kerja tentu tidak akan mau menerima konsekuensi bila harus dipidana.

“Pasti majikan kalau ada laporan ke polisi mengenai uang pesangon, bakal buru-buru membayar uang pesangon,” tuturnya.

Lantas seperti apa sebenarnya ketentuan pidana di UU Cipta Kerja yang disebut Hotman? Berikut ketentuannya.

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Dr. Hotman Paris SH MH (@hotmanparisofficial) pada

Dalam ketentuan Pasal 156 ayat 1 UU Omnibus Law Cipta Kerja diatur bila terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

Bila kewajiban itu tidak dilaksanakan, pengusaha atau perusahaan bisa dikenakan hukuman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta.

Ancaman sanksi tertuang di Pasal 185 ayat 1 di UU Ciptaker. Sanksi dijatuhkan karena tidak membayar pesangon masuk kategori tindak pidana.

“Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 88A ayat (3), Pasal 88E ayat (2), Pasal 143, Pasal 156 ayat (1), atau Pasal 160 ayat (4) dikenai sanksi pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta,” bunyi pasal tersebut.

Lihat juga: Menilik Aturan Besaran Pesangon di Omnibus Law UU Cipta Kerja
Bila merunut ke UU Ketenagakerjaan, tidak ada ketentuan sanksi pidana dan denda secara rinci. Begitu juga kategori tindakan tidak membayar pesangon sebagai tindak pidana kejahatan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan berbagai ketentuan sanksi di UU Cipta Kerja menunjukkan beleid yang ditentang buruh itu tidak ompong.

“Sanksi tetap ada, kami adopsi dari uu lama, baik sanksi pidana maupun administratif. UU ini bergigi kuat, tidak ompong,” kata Ida dalam keterangan resmi.(uli/agt/cnnindonesia)

Komentar Anda

DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO DPRD ANAMBAS DPRD KARIMUN