WARTAKEPRI.CO.ID, NATUNA – Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Desa Kabupaten Natuna Tahun 2020, Selasa (3/11/2020) pagi, bertempat di Aula Hotel Natuna Ranai Darat.
Wabub mengatakan, Pemerintah pusat telah mengintruksikan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten untuk mendukung percepatan pembangunan desa, melalui berbagai fokus prioritas yang akan memberikan peluang bagi Pemerintah Desa untuk mengembangkan potensi yang ada, dan seluas-luasnya melakukan pemberdayaan masyarakat desa.
“Pemerintah Desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dalam menjalankan program kerjanya, namun seiring hal tersebut juga telah ditetapkan pedoman pelaksanaan teknis dan administrasi yang harus dipatuhi, “pesan Wabub Ngesti dalam sambutannya.

Alokasi anggaran ini Sambung Ngesti, bertujuan agar pelaksanaan pembangunan benar-benar berdampak bagi meningkatkan geliat ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta melibatkan seluruh unsur pembangunan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
“Saya harapakan agar pengelolaan angaran lebih efektif dan maksimal agar target yang mau dicapai bisa terlaksana,” sebutnya.
Hadir pada Acara tersebut para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Natuna, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah terkait, Para Camat, dan Kepala Desa Se-Kabupaten Natuna.
Dalam sambutannya, Ngesti berharap agar melalui kegiatan ini segala kendala maupun tantangan pembangunan strategi untuk mengoptimalkan anggaran serta pemanfaatan potensi desa dapat diwujudkan, bagi merealisasi pembangunan desa yang lebih efektif, efisien dan terukur.
Pada kesempatan yang sama ketua pelaksana sekaligus Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna, Anrizal Zen melaporkan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 112 dan pasal 113.

Memberikan penguatan bagi Kepala Desa dalam upaya meningkatkan kapasitas desa untuk menghadapi adaptasi kebiasaan baru di desa, sebagai upaya penyatuan persepsi dalam pembinaan dan pengawasan, bagi terciptanya pemerintah yang efektif, profesional dan akuntabel.
“Rakor Pemdes dan BPD se Natuna ini juga untuk menjadikan motivasi bagi pembangunan di desa dan menjadi sarana evaluasi pelaksanaan kegiatan serta sebagai sarana penyampaian informasi dan hasil-hasil yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan di wilayah internal Kecamatan,” tukasnya. (Hms)
kiriman : Riky































