Pengembangan Bandara RHA dan Pelabuhan Malarko, Sesuai Visi Misi Presiden

Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi melaksanakan kunjungan kerja. Prasarana transportasi yang ada di pulau terluar seperti wilayah Tanjungbalai Karimun sendiri yakni diantaranya Bandara Raja Haji Abdullah (RHA) yang berada di Sei Bati, Kecamatan Tebing, dan Pelabuhan Malarko yang terletak di Desa Pelampung, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. (Foto : Istimewa)
PKP Online

WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Pengembangan infrastruktur transportasi seperti bandara dan pelabuhan sangat diperlukan guna meningkatkan daya saing dan perekonomian di pulau terluar, salah satunya seperti di Kabupaten Karimun dan juga Kota Batam, Kepulauan Riau.

“Kita mengetahui bahwa Tanjungbalai Karimun sendiri sangat strategis, dekat dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, sehingga baik sarana dan prasarana transportasi yang ada di pulau terluar tersebut harus dikembangkan,” terang Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Karimun, Sabtu (1/5/2021).

Menurutnya, baik sarana maupun prasarana transportasi yang ada di pulau terluar seperti wilayah Tanjungbalai Karimun sendiri yakni diantaranya Bandara Raja Haji Abdullah (RHA) yang berada di Sei Bati, Kecamatan Tebing, dan Pelabuhan Malarko yang terletak di Desa Pelampung, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

“Pengembangan bandara dan pelabuhan di Tanjungbalai Karimun ini sesuai dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo untuk melakukan pembangunan di daerah Terluar, Terpencil, Tertinggal dan Perbatasan (3TP),” paparnya.

Tidak hanya itu, Budi menjelaskan bahwa, pengembangan yang dilakukan di pelabuhan Malarko, akan menjadikan pelabuhan ini sebagai pelabuhan samudera atau pelabuhan yang dapat disinggahi kapal-kapal besar, yang memiliki fasilitas lengkap untuk tempat bongkar muat barang, seperti ekspor dan impor, sekaligus dilengkapi dengan gudang.

“Kami akan melibatkan Pemerintah Daerah bersama dengan pihak swasta untuk berpartisipsi dan bersinergitas agar mampu mengembangkan pelabuhan ini, dengan konsesi waktu selama 30 tahun,” paparnya.

Saat ini, menurutnya di pelabuhan Malarko sudah dibangun Causeway sepanjang 800 X 6 meter persegi, selain itu juga dermaga seluas 110 x 10 meter persegi.

“Serta sarana fasilitasn penunjang lainnya dengan menggunakan dana APBN,” ujarnya.

Sementara itu terkait pembangunan Bandara Raja Haji Abdullah (RHA), Budi mengatakan akan dilakukan perpanjangan runway hingga 2.200 x 45 meter, agar dapat mendarat pesawat-pesawat yang lebih besar lagi seperti Boeing 737.

“Untuk pengembangan tahap pertama, ditargetkan selesai pada akhir tahun 2021, dengan panjang runway 1600 meter,” ungkap Budi.

Tidak hanya itu saja, Budi menambahkan, Kementerian Perhubungan juga akan memperpanjang runway hingga 2200 meter ultimatenya. Tetapi tahun ini berupaya untuk menyelesaikan sepanjang 1600 meter, agar dapat didarati pesawat jenis ATR terlebih dahulu.

“Untuk itu, kami meminta dukungan Gubernur, Bupati dan unsur Pemerintah Daerah untuk membantu menyelesaikan pembebasan lahan,” tuturnya.

Saat ini, Bandara Raja Haji Abdullah Karimun sendiri kata Budi mempunyai panjang runway 1400 X 30 meter, apron 73,5 meter X 40 meter dan taxiway 75 meter X 15 meter, yang melayani penerbangan perintis.

“Selain runway, pengembangan juga akan dilakukan, diantaranya pada fasilitas di sisi udara meliputi pembuatan Turning Area dan Marking, selanjutnya pembuatan drainase sisi udara dan di sisi darat, mencangkup perluasan dan penataan lanscape parkir terminal dan penambahan fasilitas penunjang pelayanan bandara udara lainnya,” papar Budi.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad sangat mendukung dilakukannya pengembangan bandara dan pelabuhan di Tanjungbalai Karimun.

“Wilayah Tanjungbalai Karimun ditetapkan pemerintah pusat sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, yang sudah diberikan relaksasi di bidang fiskal maupun perizinan,” terang Ansar.

Hal ini kata Gubernur tentu akan mengoptimalan jika didukung dengan prasarana transportasi yang memadai, sehingga untuk mendorong pencapaian investasi.

“Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan menindaklanjuti pertemuan dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan melakukan koordinasi baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten dan Kota,” sebut Ansar.

Turut serta hadir dalam kegiatan kunjungan kerja Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Dirjen Perhubungan Laut Agus H. Pramono, Irjen Kementerian Perhubungan Gede Pasek, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Karimun, beserta Stakeholder terkait lainnya.

Aman

Komentar Anda

DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO PEMKO BATAM Combo Sakti Telkomsel