Keseriusan Pemkab Ketersediaan BBM di Lingga, Bupati Harapkan Penambahan Kuota Pada Tahun 2022

532
Sebagai bentuk keseriusan dan komitmen Pemkab Lingga, mengunjungi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH) Migas agar dapat menaikkan kuota bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2022 mendatang. (Foto : Ist)

WARTAKEPRI.co.id, LINGGA – Pemerintah Kabupaten Lingga berharap agar Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH) Migas agar dapat menaikkan kuota bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2022 mendatang.

Selain penambahan kuota, BPH Migas dan Pertamina juga diharapkan mampu melakukan pembinaan tata kelola penyaluran BBM, khususnya di Kabupaten Lingga.

Bupati Lingga, M. Nizar beserta Wakil Bupati Lingga, Neko Wesha Pawelloy mendatangi kantor BPH Migas, sebagai bentuk keseriusan dan komitmen dalam memperjuangkan penambahan kuota BBM ini, Rabu (27/10/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Nizar menaruh harapan agar pihak BPH Migas dapat membatu untuk penambahan kuota BBM di Kabupaten Lingga tahun 2022 mendatang.

“Terdapat permasalahan tata kelola penyaluran BBM di Lingga. Diantaranya berupa peralatan yang digunakan agen penyalur BBM tidak standar,” kata Nizar, Jum’at (29/10/2021).

Sehingga dirinya berharap agar BPH Migas dan Pertamina dapat memastikan permasalahan tersebut sebagai regulator dalam pengawasan.

“Adapun besaran usulan BBM tahun 2022, golongan minyak tanah sebanyak 7.242 KL per tahun, biosolar 16.355 KL per tahun, dan BBM jenis premium sebanyak 12.995 KL per tahun.

“Selain penambahan kuota pada tahun 2002, Pemerintah Kabupaten Lingga juga mengusulkan untuk pembangunan Stasiun Pengisian BBM khusus Nelayan (SPBN). Hal ini dianggap vital karena mayoritas masyarakat Lingga bekerja sebagai nelayan.

“Kebutuhan BBM untuk nelayan sendiri per tahun sekitar 13 ribu KL,” paparnya.

Tidak hanya itu, menurut Bupati, pemerintah Kabupaten Lingga juga sudah merekomendasikan dua calon penyalur baru untuk membuka SPBN tersebut yang berlokasi di Desa Tajur Biru, Kecamatan Temiang Pesisir, dan Desa Penuba, Kecamatan Selayar.

Sementara itu, Direktur BBM Patuan Alfons, mengapresiasi keseriusan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Lingga dalam mengelola BBM di daerahnya.

Dirinya menilai alokasi BBM untuk Kabupaten Lingga tahun 2021 tidak ada masalah. Dari kuota BBM yang diberikan, untuk BBM jenis solar misalnya, yang terpakai per 10 Oktober 2021 baru sekitar 73 persen. Artinya kata Alfons, stok masih sangat besar dan belum tentu habis hingga akhir Desember 2021.

“Kuota 2022 dasarnya pada realisasi 2021. Nah, untuk kuota BBM ini istilahnya pakai sistem pencet balon. Kami tambahkan kuota ke Lingga, berarti harus mengurangi kuota ke daerah lain,” terang Alfons.

Alfons menambahkan, selama ini Pemkab Lingga dan DPRD Lingga cukup intens berkoordinasi terkait pengelolaan BBM di daerahnya. Pihaknya selalu siap memberikan informasi dan berkoordinasi terkait masalah BBM di Lingga.

“Kami senang ada masukan dari Bapak Bupati beserta instansi terkait lainnya. Termasuk tentang kondisi tata kelola dan peralatan yang digunakan oleh agen penyalur BBM di sana. Ini akan menjadi catatan kami untuk dilakukan pembenahan-pembenahan,” ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Koordinator Pengaturan BBM BPH Migas, Ketut Gede Ariawan dan Sub Koordinator Pengaturan Ketersediaan BBM, Cristian Tanuwijaya.

Ketut sendiri mengaku sudah paham terkait kondisi BBM di Lingga, karena koordinasi selama ini berjalan dengan baik.

“Saya sudah cukup hafal dengan pejabat Lingga yang mengurus BBM. Sering koordinasi dengan kita. Tapi jangan kalau ada masalah saja, baru rajin berkoordinasi,” cetus Ketut.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Lingga M. Nizar memberikan cenderamata kepada Direktur BBM wilayah Lingga, Patuan Alfons.

Protokol dan Komunikasi

Honda Capella

FANINDO