WARTAKEPRI.co.id, ANAMBAS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Anambas dan DPRD Anambas telah sepakat akan membangun Jembatan Kampung Baru-Air Asuk. Namun, belum lagi dikerjakan, kesepakatan itu kini menuai kritikan.
Kritikan muncul dari Solidaritas Rakyat Anambas (SRA) yang menilai pembangunan jembatan tersebut merupakan bentuk pemborosan anggaran. Karena itu, SRA meminta kesepakatan ini direview kembali.
“Pembangunan jembatan ini merupakan bentuk pemborosan anggaran APBD yang dilakukan oleh Pemda dan DPRD Anambas karena masih dalam tahap pemulihan ekonomi rakyat akibat pandemi Covid-19,” kata Ketua SRA, Wan Rendra Virgiawan dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/11/2021).
Rendra pun memaparkan kalau wacana pembangunan jembatan tersebut memakan anggaran yang fantastis, yakni lebih kurang sekitaran Rp100 miliar.
“Anggaran yang akan ditelan dalam pembangunan jembatan tersebut sekitar Rp100 miliar, bahkan lebih. Tentu ini menjadi fenomena yang menarik saat masalah rakyat yang sifatnya fundamental seperti pemulihan ekonomi kerakyatan pasca pandemi, pendidikan, kesehatan, maupun SDM belum juga bisa diselesaikan dengan baik,” lanjutnya.
Rendra menambahkan, jika anggaran pembangunan jembatan tersebut dialihkan untuk hal-hal lain di saat krisis seperti sekarang ini, tentu bisa menopang kebutuhan kehidupan rakyat Anambas.
“Iya, hal sederhana sebetulnya, jika anggaran pembangunan jembatan tersebut dialihkan untuk keperluan lain yang sifatnya fundamental, tentu bisa jauh lebih bermanfaat untuk rakyat. Jika anggaran tersebut Rp120 miliar, kita bagi paket paket kecil kisaran Rp200 juta, muncul 600 paket, anggaran tersebut bisa menghidupi sekitaran 12.000 orang,” singgung Rendra merinci.
Rendra juga mengatakan, pembangunan jembatan tersebut turut diduga menjadi nepotisme politik, hal ini juga bisa diihat di Pulau Jemaja, masih banyak terdapat ketidakmerataan pembangunan, bahkan ditemukan anak sekolah untuk menimba ilmu masih menggunakan Jongkong.
“Faktanya sampai hari ini setelah 13 tahun Anambas mekar menjadi kabupaten, masih banyak terdapat ketidakmerataan pembangun, seperti di Pulau Jemaja yang hari ini menuntut dan memperjuangkan pemekaran kabupaten sendiri, ini menunjukkan ada yang tidak mengena di hati rakyat Pulau Jemaja,” kata dia.
Rendra juga menyinggung, wacana pembangunan jembatan tersebut belum ada urgensinya sama sekali, rakyat tidak butuh jembatan, rakyat butuh perhatian ekonomi.
“Jika wacana pembangunan tersebut tidak direview, tentu akan menjadi polemik bagi daerah yang sampai hari ini terdapat ketidakmerataan pembangunan, dan belum sama sekali ada urgensinya untuk dipaksakan tahun depan. Bahkan hampir 40 persen anggota DPRD saat itu tidak ikut hadir dalam penandatanganan nota kesepakatan itu, artinya banyak yang tidak setuju,” tutupnya.
Sebagai informasi, wacana Pemkab dan DPRD Anambas untuk membangun jembatan Kampung Baru-Air Asuk ini tertuang dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Ketua DPRD dan Bupati Anambas pada Kamis, 25 November 2021 kemarin. (r/rama)
@wartakepri Terimakasih Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura partisipasi di Ulang Tahun ke 10 Media WartaKepri.co.id , ( 22 Desember 2015 - 22 Desember 2025) #hbd❤️ #wartakepritv #kepri #batam #wartakepri.co.id ♬ Happy Birthday to You acoustic guitar - C_O
