WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Forum diskusi bertajuk Pembahasan Penyelesaian Hambatan Pelayanan Kepelabuhanan di Batam yang digelar 25 Februari 2022 lalu bersama Kemenko Perekonomian dan BP Batam, diharapkan menyentuh masalah utama yang jadi keluhan pelaku usaha di Kota Batam. Masalah beberapa tahun ini adalah dugaan konspirasi tarif kontainer diberlakukan sejumlah operator lebih tinggi dari biaya kontainer ke Jakarta dan ke Hongkong.
” Keluhan kawan kawan pengusaha itu adalah masalah tarif kontainer kenapa dibuat mahal dan pengusaha kita di Batam tidak bisa memilih. Ini harus jadi perhatian pihak pemerintah pusat dan BP Batam sebagai pemegang hak pelabuhan di Batam, agar pemerintah bisa mengintervensi tarif tinggi saat ini,” kata Ketua Kadin Kepri Ahmad Makruf Maulana, Minggu (13/3/2022).
Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri dan Tim Koordinasi Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah Kepri melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto di Jakarta pada Kamis (10/2/2022) untuk menyampaikan permasalahan tingginya biaya logistik di pelabuhan Batam.
Pasalnya biaya pelabuhan di Batam saat ini telah mencapai 3 sampai 4 kali lipat dari tarif yang berlaku di Perka BP Batam Nomor 34 Tahun 2021.
Tingginya biaya logistik ini tidak terlepas dari fakta bahwa semua kontainer ekspor maupun impor ke Batam harus melalui transit di pelabuhan Singapura yang memberi peluang ke pihak-pihak tertentu untuk membebani biaya yang tinggi kepada pelaku usaha, atau dikenal sebagai biaya transhipment.
BACA JUGA Apindo Batam Minta BP Batam Tinjau Pemberlakuan Perka No 1 Tahun 2018
Sebelumnya masalah ini tidak pernah mendapat perhatian dan penyelesaian dari BP Batam.
Ahmad Makruf yang Ketua Tim Koordinasi Percepatan Pemulihan Ekonomi daerah Kepri meminta pemerintah pusat dan BP Batam jangan hanya mendengar, melihat, dan mencatat permasalahan saja, melainkan dapat berperan aktif dan tanggap dalam menindaklanjuti permasalahan ini.
Pihak yang berwenang terhadap lokasi atau teritorial diminta dapat mengambil sikap tegas untuk melakukan perubahan-perubahan terkait biaya logistik yang tinggi ini. Dibutuhkan solusi penyelesaian yang konkrit agar tarif logistik di Batam dapat diturunkan.
Pasalnya selama ini Batam juga telah kehilangan banyak kesempatan untuk menarik investor akibat biaya logistik yang tidak bersaing.(*)
