WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Hari kedua kunjungan kerja, Menteri KoorMenteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD meninjau langsung Pelabuhan Batam Center Kota Batam.
Pelabuhan resmi ini beberapa waktu dilaporkan diduga menjadi tempat menyalurkan pekerja migran unprosedural rute Batam-Tanjung Pengalih Malaysia.
Mahfud yang juga menjabat sebagai Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pindana Perdagangan Orang (TPPO) sampai di Pelabuhan 11.30 wib. Ia bertolak ke pelabuhan setelah membuka secara resmi diskusi Publik BP2MI yang bertajuk “Perang Semesta Melawan Sindikat Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia”, di Swiss Bell Hotel Batam, Kamis pagi, 6 April 2023.
Mahfud melihat pos jaga BP2MI, kemudian masuk jalur pemeriksaan imigrasi, hingga meninjau kapal keberangkatan menuju Malaysia. Mahfud juga beberapa kali ngobrol santai dengan para penumpang.
Usai sidak Mahfud mengatakan, saat ini dirinya hanya meninjau pelabuhan Batam Center secara fisik saja terkait laporan yang diterima pemerintah pusat adanya penyaluran PMI unprosedural di pelabuhan tersebut.
Secara sekilas, kata Mahfud, pelabuhan Batam Center ini sudah bagus. Namun, dia menyatakan tinjuan hari ini belum dilakukan secara mendalam.
“Saya melihat dulu, nanti ada kesimpulan,” katanya.
Mahfud tidak meninjau kapal tujuan Tanjung Pengalih yang dilaporkan Romo Paschalis aktivis migran di Batam beberapa waktu lalu. Rute kapal ini dalam temuan Paschalis membawa ratusan penumpang setiap harinya ke Malaysia.
Modusnya para Pekerja Migran Indonesia (PMI) bertindak sebagai turis, padahal untuk bekerja di Malaysia. Selain itu Tanjung Pengalih bukanlah tujuan wisata sehingga tidak wajar dikunjungi oleh para turis.
“Kita tidak kesana (kapal Tanjung Pengalih) kita sudah ada dokumen dan gambar-gambarnya,” kata Mahfud Md.
Hasil Investigasi
Mahfud Md mengatakan hasil investigasinya lebih banyak ditemukan penyaluran PMI non prosedural melalui pelabuhan resmi dari pada pelabuhan tikus.
“Ternyata penempatan pekerja migran nonprosedural ini paling banyak terjadi di pelabuhan resmi, bukanlah pelabuhan tikus,” kata Mahfud dalam diskusi ‘Perang Semesta Melawan Sindikat Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia’ tersebut.
Mahfud juga mengatakan sindikat mafia penempatan pekerja migran non prosedural ini juga berasal dari aparat pemerintahan. Ia sudah menerima laporan tersebut dan memiliki nama jaringan-jaringan pelaku. “Kita akan pelajari, dan akan memberikan hukum setimpal kepada mereka,” katanya.
Peran Kemanusian Romo Paschalis
Mahfud mengatakan, telah bertemu dan berdialog dengan aktivis sosial Romo Paschalis. Menurut dia, selama ini Romo Paschalis melakukan pelayanan dan advokasi bagi para pekerja migran.
“Karena kegiatan kemanusiaan itu, Romo Paschal sempat dilaporkan ke pihak keamanan. Kemenko Polhukam memberikan atensi dan kasusnya kini sudah dihentikan oleh Kepolisian,” kata Mahfud.
Selain itu, kata dia, telah melakukan diskusi guna mengatasi praktik perdagangan orang dan penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia. “Saya juga berdialog dengan sejumlah pekerja ditampung di sini,” ujar dia.
“Saya juga mendapat banyak informasi terkait masalah ini yang mesti didalami lebih lanjut. Besok (Kamis) saya akan menghadiri seminar diselenggarakan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI),” kata Mahfud.
Dia mengatakan, seminar tersebut, bertajuk “Perang Melawan Sindikat Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia”. “Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ini adalah tindakan yang sangat keji bagi kemanusiaan,” kata Mahfud.
“Pemerintah sudah mempunyai Undang-undang tentang ini. Info sementara dugaan tindak pidana ini, melibatkan banyak jaringan dan banyak pihak,” kata Mahfud. (san/tempo/rri)
