PKKPRL Tak Diindahkan, KKP Hentikan Pengerukan Pasir Timah di Karimun

Penghentian sementara kegiatan berusaha pengambilan pasir timah oleh PT. EUM tersebut, merupakan tindak lanjut atas pemeriksaan kapal KIP.GT-2 yang dilakukan oleh kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan HIU 17 dan Pengawas Kelautan Pangkalan PSDKP Batam pada 8 Desember 2023.(Foto: Istimewa)

WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penghentian sementara aktivitas pengerukan pasir timah PT. EUM di Perairan Tanjungbalai Karimun, Kepulauan Riau.

Hal tersebut lantaran terdapat titik koordinat pengerukan yang berada di luar Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Laksda TNI Dr. Adin Nurawaluddin, M.Han mengatakan bahwa, penghentian sementara kegiatan berusaha pengambilan pasir timah oleh PT. EUM tersebut, merupakan tindak lanjut atas pemeriksaan kapal KIP.GT-2 yang dilakukan oleh kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan HIU 17 dan Pengawas Kelautan Pangkalan PSDKP Batam pada 8 Desember 2023.

“Pada prinsipnya, setiap orang yang ingin mengelola sedimentasi di laut wajib memiliki PKKPRL,” tegas Adin Nurawaluddin, Selasa (19/12/2023).

Sehingga kata Adin para pelaku usaha yang telah mengantongi PKKPRL, dapat melakukan pemanfaatan sedimentasi di laut sesuai titik koordinat yang telah diberikan.

“Jika menambang di luar titik koordinat yang diberikan, maka pelaku usaha tersebut dinyatakan telah melanggar,” ungkap Adin.

Adin menambahkan, dari hasil pendalaman terhadap PT. EUM selaku pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan penanggung jawab kegiatan penambangan, terdapat bukti kesengajaan pelaku usaha mengabaikan regulasi.

“Karena kapal terus mengikuti alur potensi kandungan pasir timah, yang mana sudah di luar luasan PKKPRL yang dimiliki PT. EUM,” paparnya.

Masih kata Adin, semenjak berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan sedimentasi di laut, dimungkinkan banyaknya kasus serupa yang terjadi di lapangan, yakni pelaku usaha melakukan kegiatan berusaha di luar izin PKKPRL yang dimiliki.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Laksda TNI Dr. Adin Nurawaluddin, M.Han, saat menggelar konferensi pers.(Foto: Istimewa)

“Hal ini menjadi perhatian jajaran Ditjen PSDKP untuk meningkatkan pengawasan dan pemantauan dengan menggunakan teknologi 20 Nano Satelit dan Command Center,” beber Adin.

Adin mengungkapkan, kegiatan penambangan pasir timah dengan menggunakan Kapal Isap Produksi (KIP) oleh KIP.GT-2 di Perairan Tanjungbalai Karimun, Kepulauan Riau, telah dilakukan sejak bulan Juli 2023.

Pihaknya menyebut, PT. EUM sebelumnya telah mengantongi dokumen PKKPRL per tanggal 11 Juli 2023 dengan luas 52,7 hektar (ha). Namun, terpantau terdapat kegiatan penambangan pasir laut yang tidak sesuai PKKPRL seluas 11,37 Ha pada Senin (11/12/2023).

“Hasil pemantauan Pengawas Kelautan Pangkalan PSDKP Batam, panjang pergerakan kapal yang diambil dari titik terluar pola pergerakan kapal berdasarkan data log book KIP.GT-2, didapati luasan area operasi yang tidak sesuai dengan PKKPRL seluas 11,37 Ha,” ucap Adin.

Atas pelanggaran yang dilakukan oleh PT. EUM, kata Adin, Ditjen PSDKP telah melakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dengan memasang Garis Polisi Khusus (Polsus), Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pengawas Kelautan) terhadap Kapal KIP.GT-2.

“Saat ini, kapal tersebut diamankan dan dikawal ke area lego jangkar Perairan Kundur Tanjungbalai Karimun,” ujarnya.

Selain itu, masih kata Adin, PT. EUM juga akan dikenakan denda administratif dengan perhitungan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021, tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“PT. EUM juga didorong untuk segera mengajukan permohonan PKKPRL seluas IUP yang dimiliki,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono pada Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan dan Penegakan Hukum bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 mengumumkan bahwa KKP akan meningkatkan infrastruktur pengawasan kelautan berbasis sistem teknologi satelit, radar, sensor, drone bawah air dan drone udara serta nano satelit.

Hal tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap implementasi PP 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi di Laut.(Aman)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

GALERI 24
PKP PROMO ENTENG