ANAMBAS – Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas H. Abdul Haris SH, MH didampingi Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah Anambas, bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ) Perwakilan Kepri, Mardiyanto Arif Rakhmadi, menghadiri penandatanganan MoU tentang peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa, di Batam, Kamis, 22 Februari 2024.
Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tersebut langsung dilakukan oleh Bupati Anambas H. Abdul Haris, SH, MH dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepri Mardianto Arif, R, Ak, MM.
Bupati Anambas H. Abdul Haris mengatakan, MoU nota kesepahaman yang dilakukan pemerintah daerah dan BPKP Perwakilan Provinsi Kepri merupakan perpanjangan, karena MoU tersebut telah berlangsung selama lima tahun.
“Setiap pemerintah daerah baik itu kabupaten maupun kota dan desa memanfaatkan APIP baik itu BPK maupun BPKP serta lembaga lain untuk melakukan pengawasan, pembinaan sehingga tidak terjerumus pada hal-hal yang dapat merugikan,” terang Abdul Haris.
Menurut Abdul Haris dengan keterbatasan pemerintah daerah baik itu dari sumberdaya manusia, keuangan maupun letak geografis, tentu pemerintah daerah perlu bimbingan dan arahan dari lembaga-lembaga resmi.
Bahkan katanya dari pemaparan yang disampaikan oleh pihak BPKP terjadi penurunan kemiskinan di Kepulauan Anambas. Selain itu stunting juga terjadi penurunan, namun demikian untuk IPM masih perlu dikejar, bersama sejumlah indikator lainnya.
“Hal-hal ini menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan pembangunan di daerah ini,” ungkapnya.
Untuk itu lanjut Abdul Haris pemerintah daerah berupaya merangkul lembaga-lembaga dan institusi resmi dan diakui oleh negara. Karena pemerintah daerah tidak dapat berdiri sendiri.
“Intinya adalah bagaimana perintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun semua itu tidak semudah membalikan telapak tangan, perlu kerja keras, dan banyak rintangan ditemui dalam mewujudkannya,” papar Abdul Haris.
Hadir dalam acara tersebut Bupati Anambas H. Abdul Haris SH, MH, Sekretaris Daerah, Sahtiar, SH, MM, Kepala Inspektorat Yunizar, dan sejumlah pejabat BPKP Perwakilan Provinsi Kepri. (*).
Kiriman : Rama
 Perwakilan Kepri, Mardiyanto){kind=link}