Mendagri Tito Karnavian: ASN Boleh Hadir Namun Tidak Boleh Berkampanye Aktif di Pilkada 2024

Mendagri Tito Karnavian: ASN Boleh Hadir Namun Tidak Boleh Berkampanye Aktif di Pilkada 2024
Mendagri Tito Karnavian membolehkan ASN hadir dalam kampanye Pilkada 2024 (ist)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya netralitas bagi aparatur sipil negara (ASN), khususnya dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024.

Pada Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada di Sumatera Utara, Tito menegaskan bahwa ASN tidak diperbolehkan berpolitik praktis seperti ikut dalam kegiatan dukung mendukung calon kepala daerah.

“Saya sudah ingatkan berkali-kali kepada teman-teman ASN untuk menjaga netralitas,” ujar Tito Karnavian pada Selasa (9/7).

KPU KEPRI

Meskipun demikian, Tito menjelaskan bahwa ASN diperbolehkan hadir saat kampanye pasangan calon Pilkada Serentak 2024, mengingat mereka memiliki hak pilih yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017.

“ASN diperbolehkan hadir saat kampanye untuk mendengarkan visi misi calon pemimpin sebagai referensi dalam memilih, karena mereka memiliki hak pilih,” tambahnya.

Namun, Mendagri menegaskan bahwa kehadiran ASN saat kampanye harus bersifat pasif. Mereka tidak diperbolehkan untuk berkampanye aktif.

“ASN tidak boleh berkampanye aktif. Kehadiran mereka saat kampanye hanya untuk mendengarkan visi misi calon pemimpin, bukan untuk berpartisipasi aktif dalam kampanye,” tegas Tito seperti dikutip cnnindonesia, Rabu (10/7/2024).

Tito juga mengingatkan agar informasi ini tidak disampaikan secara tidak lengkap atau disalahpahami oleh masyarakat, yang bisa mengakibatkan perpecahan opini.

“Diharapkan tidak disampaikan secara potongan yang bisa membingungkan masyarakat. ASN harus tetap netral dan tidak terlibat secara aktif dalam kampanye,” paparnya.

Untuk ASN yang melanggar netralitas, Tito menjelaskan bahwa Bawaslu dapat melakukan investigasi dan mediasi. Selain itu, inspektorat juga dapat mengambil tindakan administratif sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dengan demikian, Mendagri berharap agar ASN dapat menjaga integritas dan netralitasnya sebagai pelayan publik dalam proses demokrasi di Indonesia. (*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

GALERI 24 PKP EXPO