WARTAKEPRI.co.id. TANJUNGPINANG – Komisi Pemilihan Umum ( KPU Kepri ) menyatakan akan segera melakukan evaluasi terkait penurunan tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Berdasarkan data sementara yang dihimpun oleh KPU, tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada tahun ini hanya mencapai 54 persen.
Ketua KPU Kepri, Indrawan Susilo Prabowoadi, mengatakan meskipun Pilkada 2024 telah berlangsung dengan lancar, hasil sementara menunjukkan bahwa angka partisipasi pemilih berada di bawah target yang diinginkan. Beberapa faktor yang diduga menyebabkan penurunan partisipasi pemilih.
“Kalau dalam catatan kami ada penurunan hanya mencapai 54 persen,” kata Indrawan, Minggu (8/12/2024).
Menurutnya, beberapa faktor yang diduga menyebabkan penurunan partisipasi pemilih pada Pilkada 2024, antara lain faktor cuaca, Daftar Pemilih Pindahan dan lain sebagainya. Kemudian variable lain akan menjadi proses evaluasi KPU.
“Kalau sosialisasi kami sudah maksimal dari tingkat kecamatan hingga provinsi,” ujarnya.
BACA JUGA Polres Anambas Kawal Pengiriman Rekapitulasi Surat Suara ke KPU Kepri
Dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih, KPU berencana untuk melakukan sejumlah langkah perbaikan. Serta akan memperkuat program edukasi pemilih dan melakukan pendekatan lebih intensif dengan masyarakat.
“Variabel-variabel lain akan menjadi focus evaluasi kami kedepannya,” tuturnya.
Evaluasi terkait tingkat partisipasi ini juga akan menjadi bahan pertimbangan bagi KPU dalam merancang kebijakan dan strategi pada pemilu mendatang.
Saksi Paslon Rudi-Rafiq Tolak Hasil
Setelah dilakukan rapat pleno hasil rekapitulasi suara Pilkada Gubernur-Wakil Gubernur, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepri, menetapkan pasangan Ansar Ahmad- Nyayang Haris Pratamura sebagai pemenang Pilkada Kepri tahun 2024.
Paslon Ansar-Nyanyang meraih sebanyak 450.109 suara. Sementara Paslon nomor urut 02, Muhammad Rudi-Aunur Rafiq meraih 367.367 suara.
Penetapan itu dituangkan ke dalam Keputusan KPU Nomor 107 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri Tahun 2024.
Hasil tersebut ditetapkan dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Kepri tahun 2024 di Trans Convention Center (TCC) Kota Tanjungpinang, Minggu (8/12/2024).
Namun, penetapan tersebut ditolak saksi pasangan Gubernur-Wakil Gubernur Kepri nomor urut 2, Muhammad Rudi-Aunur Rafiq, dengan tidak menandatangani berita acara rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara.
Baharudin, saksi pasangan Rudi-Rafiq mengaku keberatan, karena Pilkada yang seharusnya terselenggara dengan jujur, adil, transparan dan akuntabel, tidak terlaksanakan.
“Pilkada bukan semata-mata hasil, tapi hasil sangat ditentukan oleh proses Pilkada itu sendiri,” kata Baharudin.
Menurutnya, banyak potensi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif pada proses pelaksanaan Pilkada Kepri tahun 2024.
Baharudin memaparkan, kecurangan tersebut diantaranya terkait pemanfaatan fasilitas pemerintah, bantuan sosial dan bantuan program pemerintah yang sering diarahkan menguntungkan Paslon tertentu, serta netralitas ASN.
Kemudian pendistribusian formulir C6 atau pemberitahuan memilih, yang menyebabkan partisipatif pemilih di Kepri rendah.
“Beberapa hal kasus masalah telah kami laporkan di Bawaslu, baik yang telah ditindaklanjuti maupun yang masih berproses,” ujar Baharudin.
Atas keberatan dan dugaan adanya kecurangan tersebut, Baharudin mengungkapkan pihaknya menolak proses dan hasil Pilkada Kepri.
“Oleh karena itu kami saksi Paslon nomor dua, menolak seluruh proses dan hasil pilkada Kepri. Dan keberatan akan kami sampaikan,” ungkap Baharudin.(*)
Sumber : RRI dan WAG
Kiriman : Yadi
 menyatakan akan segera melakukan evaluasi terkait penurunan tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan){kind=link}