NATUNA – DPRD Natuna baru-baru ini menggelar audiensi dengan para Kepala Sekolah dan Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Natuna.
Pertemuan ini menjadi ruang dialog penting bagi para guru untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait kesejahteraan, terutama menyoroti dua isu krusial: pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan ketiadaan tunjangan beban kerja.
Audiensi ini mencerminkan upaya DPRD Natuna untuk mendengarkan langsung keluhan dan harapan para pendidik, yang merupakan ujung tombak kemajuan pendidikan di daerah tersebut.
M. Erimuddin, Sekretaris Komisi I DPRD Natuna, menjelaskan bahwa pemotongan TPP tidak bisa dilepaskan dari kebijakan rasionalisasi anggaran yang sedang dijalankan oleh pemerintah daerah. Kebijakan ini mengharuskan penyesuaian pada 14 item pengeluaran, termasuk TPP bagi guru.
Meski demikian, Erimuddin menegaskan bahwa DPRD Natuna memahami betapa berat dampak pemotongan ini bagi para guru, terutama mengingat nilai TPP yang sudah terbilang kecil.
“Kami hari ini menerima audiensi dari pengurus PGRI. Mereka menyampaikan beberapa hal, salah satunya mengenai dampak efisiensi anggaran yang menyebabkan pemotongan TPP. Para guru meminta agar TPP mereka tidak dipotong karena nilainya sudah kecil. Namun, rasionalisasi anggaran mengharuskan adanya penyesuaian pada beberapa item, termasuk TPP,” ujar Erimuddin pada Jumat (7/3/2025).
Lebih lanjut, Erimuddin menyatakan bahwa DPRD Natuna akan mempertimbangkan aspirasi para guru dengan seksama. Hal ini menunjukkan komitmen DPRD untuk tidak hanya mendengarkan, tetapi juga berupaya mencari solusi yang adil bagi para pendidik.
Selain isu TPP, PGRI juga mengangkat keluhan terkait tidak diterimanya tunjangan beban kerja oleh guru. Padahal, tunjangan serupa diberikan kepada pegawai atau pejabat struktural di kantor-kantor pemerintahan.
Menanggapi hal ini, DPRD Natuna berjanji akan menelusuri lebih dalam alasan di balik kebijakan tersebut. Erimuddin menegaskan bahwa jika memungkinkan, DPRD akan memperjuangkan hak para guru agar mereka juga menerima tunjangan yang setara.
Pertemuan tersebut juga membahas persoalan tunjangan wilayah, yang dibagi dalam tiga kategori. Erimuddin menjelaskan bahwa dalam konteks pemilihan legislatif, wilayah satu yang terdiri dari empat kecamatan tidak mendapatkan tunjangan tersebut. Hal ini disebabkan oleh aturan yang menetapkan kecamatan sebagai dasar pemberian tunjangan, bukan desa. Padahal, ada desa-desa yang berada di lokasi terpencil dan memiliki tantangan tersendiri.
“Hal ini akan menjadi perhatian kami, dan kami akan mencari tahu lebih lanjut alasan di balik kebijakan tersebut. Jika memungkinkan, kami juga akan memperjuangkannya agar lebih adil bagi para guru,” tambah Erimuddin.
Komitmen DPRD Natuna untuk meninjau ulang kebijakan ini menunjukkan keseriusan mereka dalam menciptakan sistem yang lebih inklusif dan merata, terutama bagi guru-guru yang bertugas di daerah terpencil.
DPRD Natuna memastikan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan oleh PGRI akan menjadi bahan pertimbangan serius dalam penyusunan kebijakan daerah ke depan.
Mereka berkomitmen untuk terus mendengarkan dan memperjuangkan kepentingan para guru, mengingat peran strategis mereka dalam membangun masa depan pendidikan di Kabupaten Natuna.
Melalui audiensi ini, DPRD Natuna tidak hanya menunjukkan sikap responsif terhadap keluhan para guru, tetapi juga menegaskan posisi mereka sebagai mitra strategis dalam memperjuangkan kesejahteraan pendidik.
Harapannya, langkah ini dapat menjadi awal dari terciptanya kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada kepentingan guru, sehingga mereka dapat fokus pada tugas mulia mereka mendidik generasi penerus bangsa.
(Rky)
@wartakepri Terimakasih Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura partisipasi di Ulang Tahun ke 10 Media WartaKepri.co.id , ( 22 Desember 2015 - 22 Desember 2025) #hbd❤️ #wartakepritv #kepri #batam #wartakepri.co.id ♬ Happy Birthday to You acoustic guitar - C_O
