WARTAKEPRI.co.id, TANJUNGPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang Kepri ) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, bertempat di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang. Acara ini dihadiri oleh Gubernur Kepri, pimpinan DPRD, para Bupati/Wali Kota se-Kepri, Forkopimda, perwakilan kementerian/lembaga, tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan.
Musrenbang ini merupakan forum strategis dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah, yang bertujuan untuk menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional serta menjaring aspirasi masyarakat secara partisipatif.
Gubernur Kepulauan Riau dalam sambutannya menegaskan pentingnya pembangunan yang berorientasi pada potensi maritim dan inovasi daerah.
“Pembangunan Kepri ke depan harus berangkat dari kekuatan maritim yang kita miliki, didukung inovasi dan digitalisasi agar mampu meningkatkan daya saing ekonomi secara berkelanjutan,” ujar Gubernur, Selasa 27 Mei 2025.
Musrenbang RKPD 2026 mengangkat tema “Penguatan Daya Saing Wilayah Berbasis Maritim dan Inovasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan.”
BACA JUGA Musrenbang Kepri 2020, Gubernur Isdianto Ajak Forum Doakan Alm Syahrul Walikota Tanjungpinang
Tema ini menjadi landasan dalam penetapan arah dan prioritas pembangunan tahun 2026, yang meliputi peningkatan konektivitas antarwilayah dan transportasi antar pulau.
Penguatan sektor perikanan, kelautan, pariwisata, dan industri berbasis sumber daya lokal. Transformasi digital dalam layanan publik dan tata kelola pemerintahan. Peningkatan kualitas SDM dan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Perlindungan lingkungan hidup serta penguatan ketahanan iklim dan kebencanaan.
Musrenbang juga menjadi ruang konsolidasi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam hal sinergi program lintas wilayah. Selain itu, berbagai masukan dari masyarakat, akademisi, dan dunia usaha akan menjadi dasar penyempurnaan dokumen RKPD yang akan ditetapkan pada pertengahan tahun 2025.
Langkah Strategis
Kepala Bappeda Provinsi Kepri, dalam laporannya, menyampaikan bahwa proses penyusunan RKPD telah melalui tahapan konsultasi publik, forum perangkat daerah, dan Musrenbang kabupaten/kota.
“Musrenbang provinsi ini adalah puncak dari rangkaian perencanaan partisipatif yang bertujuan untuk memastikan kebijakan pembangunan menyentuh kebutuhan masyarakat,” ungkapnya. (*)
 dalam rangka penyusunan){kind=link}