WARTAKEPRI.co.id – Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membatalkan rencana pemberian diskon tarif listrik sebesar 50% yang semula direncanakan berlaku pada Juni dan Juli 2025 bagi sekitar 79 juta pelanggan PLN dengan daya di bawah 1.300 VA. Keputusan ini diumumkan setelah rapat terbatas kabinet pada 2 Juni 2025.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa pembatalan tersebut disebabkan oleh keterlambatan dalam proses penganggaran. Proses penganggaran untuk program diskon listrik berjalan lebih lambat dari yang direncanakan, sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pada bulan Juni dan Juli seperti yang direncanakan .
“Kita rapat diskon listrik penganggaran lebih lambat. Kalau Juni, Juli tidak bisa dijalankan,” ujar Sri Mulyani pada jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/6/2025).
BACA JUGA Tarif Listrik Pengaruhi Inflasi Kepri selama Maret 2025
Pengalihan ke Bantuan Subsidi Upah (BSU)
Sebagai alternatif, pemerintah memutuskan untuk meningkatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU). BSU yang semula direncanakan sebesar Rp150.000 per bulan selama dua bulan, dinaikkan menjadi Rp300.000 per bulan, sehingga total Rp600.000 akan diberikan kepada masing-masing penerima selama bulan Juni dan Juli 2025.
Bantuan ini ditujukan kepada 17,3 juta pekerja dan 565.000 guru honorer yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan .
Menanggapi pembatalan tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam proses perumusan maupun pembahasan kebijakan diskon tarif listrik untuk periode Juni dan Juli 2025.
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menyebut bahwa sejak awal tidak ada permintaan resmi atau undangan untuk memberikan masukan dalam proses tersebut.
Meskipun demikian, Kementerian ESDM menghormati keputusan yang diambil dan menyatakan kesiapan untuk memberikan masukan jika diminta secara resmi dalam proses perumusan kebijakan di masa mendatang .
