WARTAKEPRI.co.id – Dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tetap terjaga positif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per tanggal 5 November 2025 mencatat perekonomian Provinsi Kepulauan Riau tumbuh 7,48 persen pada Triwulan III tahun 2025, menjadikan Kepri sebagai provinsi dengan pertumbuhan tertinggi di Sumatera, dan ketiga di tingkat nasional. Dijelaskan juga, Pertumbuhan ekonomi Kepri 2025 ini juga terlihat merata di berbagai sektor.
Dari sisi produksi, Pertambangan dan Penggalian mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 19,83 persen, diikuti oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 19,80 persen, serta Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 15,63 persen. Berdasarkan angka tiga tahun terakhir menunjukan laju pertumbuhan ekonomi di Kepri tertinggi pada tahun 2025.
Sebagai perbandingan, BPS pada Januari 2024 mempublikasi pertumbuhan ekonomi Kepri pada tahun 2023 tercatat sebesar 5,20 persen. Lalu rilis pada Februari 2025 BPS mempubliaksi pertumbuhan ekonomi Kepri pada pada triwulan IV-2024 mencatat pertumbuhan sebesar 5,14 persen.
Laju pertumbuhan tinggi di Kepri pada tahun 2023 ditunjang dari bantuan keuangan besar dari Pemerintah Pusat, dibuktikan dengan pemberian modal UMKM hingga peningkatanan prasarana dan infastruktur di sejumlah titik di Kabupaten di Kepri.
Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi Kepri pada tahun 2024 sedikit melambat. Menurut Kepala BPS Kepri Dr. Margaretha Ari Anggorowati pada Rabu (5/2/2025), pertumbuhan 2024 ditopang oleh sektor industri pengolahan yang menyumbang andil sebesar 2,73 persen.
Ekonomi Kepulauan Riau pada tahun 2024 tumbuh sebesar 5,02 persen. Walaupun sedikit lebih lambat dibandingkan pertumbuhan 5,16 persen pada tahun sebelumnya. Walau melambat, posisi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepri tetap tertinggi dibandingkan provinsi lain di Sumatera.
Bank Indonesia Menjaga Inflasi Kepri
Peran Bank Indonesia Kepri sangat terlihat dalam beberap tahun terakhir. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Adi Prihantara pada Februari 2025 menyampaikan apresiasi atas bimbingan, kolaborasi, dan kerja sama yang telah terjalin antara Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Bank Indonesia. Menurutnya, sinergi ini memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi Kepri, yang dalam 21 tahun terakhir telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam mengejar ketertinggalan di berbagai sektor.
Adi Prihantara melihat Bank Indonesia, sebagai penasihat pemerintah daerah, terus berperan dalam melakukan asesmen, survei, liaison, serta memberikan rekomendasi kebijakan guna menjaga stabilitas inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Koordinasi yang kuat antara Bank Indonesia dan pemerintah daerah melalui TPID telah menjadi faktor utama dalam menjaga inflasi di Kepri tetap stabil.
Peran TPID ini terbukti ampuh menjaga harga kebutuhan pokok pada hari hari besar keagamaan dan cuaca buruk. Operasi pasar atau Gerakan Pangan Murah hampir digelar serentak oleh pemerintah Kota dan Kabupaten di Kepri.
Berbagai bahan pangan ditawarkan seperti beras dari Bulog, minyak goreng, telur ayam, sayur mayur, hingga produk olahan lokal yang berasal dari para petani dan pelaku usaha Kepri.
Terlihat juga pihak Bank Indonesia yang juga sebagai ketua TPID juga mendorong dalam kegiatan gerakan pangan murah ini menjadi BUMD atau koperasi yang aktif menyediakan bahan sembakonya.
Seperti penjelasan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, Sudarta pada Juni 2025 di Tanjungpinang, menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja TPID Kota Tanjungpinang karena sudah mengoptimalisasikan Kerjasama Antar Daerah (KAD) guna menjaga ketersediaan pasokan termasuk mengoptimalisasikan fungsi BUMD pangan sebagai offtaker dan pelaksana KAD.
“Selain itu, penguatan kolaborasi dan sinergi antar lembaga dan instasi yang terlibat dalam kegiatan Pasar Murah, Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), melakukan efisiensi rantai distribusi pangan strategis serta penyelesaian peta jalan (roadmap) TPID 2025-2027 sebagai dasar pelaksanaan program pengendalian inflasi di Tanjungpinang kedepannya,” kata Sudarta.
Dan, dalam berbagai pemberitaan, kegiatan Gerakan Pangan Murah tidak saja digelar tingkat Kota dan Kabupaten, kegiatan ini dalam tiga bulan terakhir juga dilakukan pihak TNI-Polri tingkat Bhabinkamtibmas dan Babinsa di daerah terluar seperti di Anambas dan Natuna. Gerakan pasar murah ini, sangat membantu dan terbukti Provinsi Kepri tidak pernah kekurangan pasokan sembako.
Kebijakan UMKM dan QRIS
Selain menjadi guru bagi Pemerintah Daerah untuk menjaga Inflasi, peran Bank Indonesia Kepri untuk mendorong tumbuhnya sektor UMKM di Kepri melalui Gebyar Melayu Pesisir pada tahun 2023, 2024 dan terakhir Agustus 2025. Gebyar Melayu Pesisir (GMP) sukses menampilkan produk unggulan UMKM Kepulauan Riau. Mulai dari desain Batik, UMM Kuliner kemasana dan olahan hingaa kerajinan tangan khas daerah Kepri.
Berdasarkan Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau 2024, even Gebyar Melayu Pesisir 2024 mencatat penjualan produk mencapai Rp12,31 miliar secara online maupun offline. Selama rangkaian GMP, berbagai inovasi ditampilkan untuk mendukung pengembangan UMKM dan digitalisasi transaksi, termasuk pameran produk unggulan, bazar kuliner khas Kepri, serta implementasi kanal pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di seluruh merchant peserta bazar.
Sedangkan, Gebyar Melayu Pesisir pada Agustus 2025 lebih semarak lagi, dengan digelar rangkain kegiatan seminar dan paling menarik adalah pembahasan bagaimana menjadi UMKM Go Internasional. Tercatat, rangkaian GMP 2025 semakin memperkuat peran UMKM dan digitalisasi. Sebanyak 81 produk UMKM unggulan dari seluruh kabupaten/kota di Kepri tampil melalui expo, fashion show. Dukungan terhadap UMKM juga turut disediakan melalui booth layanan terpadu yang menyediakan akses sertifikasi halal, legalitas usaha, hingga Hak Kekayaan Intelektual.
Capaian transaksi penjualan GMP mencapai sebesar Rp12,85 miliar naik 4,38% dibandingkan tahun lalu, sementara business matching menghasilkan komitmen pembiayaan hingga Rp3,25 miliar. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pengembangan UMKM di Kepri tidak berhenti pada promosi, melainkan diarahkan pada strategi naik kelas: korporatisasi, peningkatan kapasitas, hingga akses
pembiayaan berkelanjutan.
Perkembangan QRIS 2025
Data Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau 2025, Implementasi QRIS di wilayah Kepri tumbuh secara signifikan dan diharapkan dapat mendukung SP yang aman, lancar dan handal serta turut mendorong inklusi keuangan khususnya pada UMKM. Dari sisi user/pengguna, pada triwulan II 2025 tercatat penambahan sebanyak 6.636 pengguna baru atau tumbuh sebesar 1,23% (qtq), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I 2025 yang tumbuh 1,43% (qtq).
Sehingga secara akumulasi total pengguna QRIS di Kepri hingga triwulan II telah mencapai 544.542 pengguna. Selain itu, dari sisi transaksi, sampai dengan triwulan II 2025 tercatat total transaksi sebanyak 16.279.841 transaksi, tumbuh sebesar 25,07% (qtq), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 19,07% (qtq). Nominal total transaksi QRIS di Kepri hingga triwulan II 2025 tercatat sebesar Rp2,18 triliun atau tumbuh sebesar 13,82% (qtq).
Hingga triwulan II 2025, jumlah merchant QRIS tercatat sebesar 630.958 merchant, atau tumbuh 17,78% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 16,24% (yoy). Mayoritas merchant berlokasi di Kota Batam (81,82%), diikuti oleh Kota Tanjungpinang (9,13%) dan Kabupaten Karimun (4,70%). Merchant QRIS di wilayah Kepri didominasi oleh kategori Mikro dengan pangsa sebesar 40,17%, diikuti kategori Usaha Kecil (36,03%), dan Usaha Menengah (20,87%). Berdasarkan hal tersebut, terdapat 97,07% transaksi QRIS yang dilakukan oleh UMKM.
Wisata Rakyat Butuh Sentuhan
Silman Saripudin, pengelola objek wisata di pantai Nongsa Batu Besar Batam mengaku tidak mengerti dan belum tahu tentang penggunaan QRIS. Menurutnya, jika ada pihak pemerintah memberi dukungan dan bantuan untuk mengembangkan wisata pantai rakyat ini, tentu berterimakasih sekali. Apalagi didukung pemberian modal untuk membuka gerai toko cindera mata atau oleh-oleh.
” Kalau memang ada bank atau QRIS boleh juga. Selama ini pengunjung datang bayar tunai saja. Karena pantai ini kami Kelola secara keluarga, tapi omset cukup lumayan. Bahkan, kalau hari Sabtu dan Minggu omset tamu datang dan berbelanja jutaan rupiah juga. Memang beberapa orang bertanya, pakai QRIS bisa pak, tentu saja saya jawab belum ada,” kata Silman.
Diungkap Silman, jika ada tambahan modal, mungkin bisa buka toko oleh oleh seperti di Bali. Orang datang berwisata pantai pulang-pulang bisa bawa oleh-oleh khas di Nongsa ini. Bisa seperti baju, pernak pernik mainan dan tentu oleh oleh makanan.
Blue Economy Arah Baru Pembangunan Kepri
Berdasarkan data BI, pertumbuhan ekonomi Kepri tahun 2025 mencapai sekitar 7,2 persen (yoy) — lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di kisaran 5 persen. Sementara tingkat inflasi daerah berhasil dikendalikan pada 2,8 persen, masih di bawah batas sasaran inflasi nasional.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, Ronny Widijarto mengatakan Kepri berhasil menjaga keseimbangan antara ekspansi ekonomi dan stabilitas harga, sebuah pencapaian yang tidak mudah di tengah tekanan eksternal seperti perlambatan ekonomi Tiongkok dan volatilitas harga energi global.
Salah satu indikator penting yang mencerminkan bergairahnya ekonomi Kepri adalah pertumbuhan kredit perbankan. Menurut data BI, kredit tumbuh 20,6 persen hingga kuartal III tahun 2025, meningkat signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 10 persen. Kenaikan tajam ini terutama didorong oleh kredit korporasi yang naik hingga 26,3 persen (yoy).
Peningkatan aktivitas kredit menunjukkan adanya akselerasi investasi dan pembiayaan produktif yang akan menopang pertumbuhan di masa depan. Namun, BI tetap mengingatkan pentingnya menjaga prinsip kehati-hatian agar ekspansi kredit tidak menimbulkan risiko baru terhadap stabilitas sistem keuangan daerah.
Tapi, melihat ekonomi global, mungkin saja sektor Industri Manufaktur atau Industri olahan akan semakin meredup, mengiat negara negara Asia seperti Vietnam, Kamboja dan sekitarnya berlomba lomba menghadirkan kawasan industri yang murah dengan kemudahan serta insentif yang berlimpah. Inilah yang mendorong investor investor utama beralih usaha ke Vietnam dan kini ladang baru ke Kamboja.
Provinsi Kepri dan Kota Batam harus memiliki arah baru ekonomi. Jika masih menghadalkan ekonomi manufaktur dan investasi pihak ketiga, akan sangat berbaya jika minat investasi itu perlahan menghilang.
Dan, membaca arah itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, Ronny Widijarto dalam Kepri Economic Forum 2025 Selasa (4/11/2025) mengenalkan ke Pemerintah Daerah di Kepri tentang konsep Blue Economy.
Menurut Ronny, Kepri memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi biru atau blue economy. Konsep pembangunan yang memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan. BI berharap potensi ekonomi biru sebagai mesin pertumbuhan baru yang inklusif.
“Potensi laut kita luar biasa besar. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana memanfaatkannya secara berkelanjutan agar memberi manfaat bagi masyarakat pesisir dan menjaga kelestarian lingkungan,” ujarnya.
Sektor-sektor yang termasuk dalam kerangka blue economy antara lain perikanan tangkap dan budidaya, energi laut, industri maritim, pariwisata bahari, serta jasa kelautan. BI menilai, jika dikelola dengan baik, sektor ini dapat menjadi penggerak utama ekonomi Kepri dalam 10 tahun ke depan.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja belum cukup. Terpenting bagaimana menjaga pertumbuhan itu tetap ada, sembari memikir sektor usaha baru harus dimulai dari sekarang. Dan, sepertinya peran Bank Indonesia sangat penting, agar pemerintah daerah di Kepri dan Kota Batam tidak telena. (*)
Tulisan Dedy Suwadha
Editor WartaKepri.co.id
@wartakepri Terimakasih Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura partisipasi di Ulang Tahun ke 10 Media WartaKepri.co.id , ( 22 Desember 2015 - 22 Desember 2025) #hbd❤️ #wartakepritv #kepri #batam #wartakepri.co.id ♬ Happy Birthday to You acoustic guitar - C_O
