WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan komitmen Pemerintah Kota Batam (Pemko Batam) untuk memperkuat tata kelola dan transparansi keuangan daerah, usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Laporan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kepulauan Riau, Emmy Mutiarini, dalam kegiatan resmi di Ruang Rapat Lantai I Kantor BPK Perwakilan Kepri, Jumat (13/2/2026). Penyerahan disertai penandatanganan berita acara sebagai simbol komitmen tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan.
“Atas nama Pemerintah Kota Batam, kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dan pendampingan selama pemeriksaan. Proses ini penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan,” ujar Amsakar.
Menurutnya, hasil LHP bukan sekadar dokumen administratif, melainkan bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem pengelolaan anggaran. Ia menegaskan, setiap rekomendasi dari BPK harus ditindaklanjuti secara serius oleh seluruh perangkat daerah.
“Hasil pemeriksaan ini memberi gambaran titik-titik yang perlu diperkuat. Ke depan, pengelolaan belanja daerah harus semakin transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” tegasnya.
BACA JUGA Sekda Bintan Terima LHP BPK Sebagai Refleksi Pengelolaan PAD dan Retribusi Daerah
Amsakar juga mengingatkan pentingnya ketepatan waktu dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Selambat-lambatnya 60 hari, seluruh rekomendasi harus ditindaklanjuti. Ini menyangkut kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” katanya.
Sementara itu, Emmy Mutiarini mengapresiasi kerja sama dan keterbukaan jajaran Pemko Batam selama proses pemeriksaan, sehingga berjalan lancar dan konstruktif.
“Kami telah menyelesaikan pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah tahun 2025. Hasilnya diharapkan menjadi bahan evaluasi serta perbaikan bagi para pemangku kepentingan,” ujarnya.
Ia berharap rekomendasi yang disampaikan dapat memperkuat sistem pengendalian dan tata kelola keuangan daerah agar semakin transparan serta sesuai peraturan perundang-undangan.
Melalui momentum ini, Pemko Batam kembali menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan belanja daerah, memperkuat pengawasan internal, dan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif serta dapat dipertanggungjawabkan demi kesejahteraan masyarakat. (*)
Sumber : Humas Diskominfo Batam/Yogi Septiyan
 Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).){kind=link}