WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menghadiri Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun Anggaran 2026 bersama tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kepulauan Riau. Pertemuan tersebut digelar di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (11/3/2026).
Dalam kegiatan itu, Amsakar didampingi Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
Pada kesempatan tersebut, Amsakar menyampaikan apresiasi atas langkah BPKP yang melakukan evaluasi sejak tahap perencanaan atau pre-audit. Menurutnya, pendekatan pengawasan sejak awal sangat membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi potensi risiko sehingga perbaikan dapat dilakukan lebih cepat.
Ia menegaskan Pemerintah Kota Batam terbuka terhadap masukan dari pihak eksternal guna memastikan setiap perencanaan program dan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Masukan dari BPKP sangat kami butuhkan untuk melihat secara objektif apakah perencanaan yang telah disusun sudah tepat sasaran atau masih perlu disempurnakan,” ujar Amsakar.
Amsakar juga memaparkan bahwa arah pembangunan Batam saat ini mulai mengalami transformasi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Jika sebelumnya pembangunan lebih banyak difokuskan pada sektor infrastruktur, kini perhatian pemerintah mulai diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Menurutnya, penguatan SDM menjadi kunci bagi masa depan Batam. Karena itu, sejumlah program prioritas telah diluncurkan, di antaranya penyediaan seragam sekolah gratis, pemberian beasiswa bagi pelajar berprestasi maupun dari keluarga kurang mampu, hingga program cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) yang saat ini telah mencapai 98,12 persen.
BACA JUGA Sekda Pimpin Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemko Batam Tahun 2024
Selain itu, Pemko Batam juga memperluas perlindungan sosial bagi pekerja rentan melalui program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Program tersebut mencakup berbagai kelompok pekerja seperti pengemudi ojek daring, imam masjid, hingga penambang pancung.
Amsakar menegaskan upaya tersebut bertujuan memberikan jaring pengaman sosial bagi masyarakat, khususnya kelompok pekerja informal yang selama ini memiliki keterbatasan perlindungan.
Terkait program strategis nasional, ia menyebut Pemko Batam telah menyesuaikan perencanaan pembangunan daerah dengan visi Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Implementasinya antara lain melalui pembentukan koperasi nelayan, koperasi Merah Putih, serta persiapan program makan bergizi gratis.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, Mudzakir, menjelaskan bahwa evaluasi perencanaan dan penganggaran daerah merupakan bagian dari agenda prioritas nasional.
Menurutnya, hasil evaluasi dari berbagai daerah nantinya akan dihimpun oleh BPKP pusat dan dilaporkan kepada Presiden.
Mudzakir menekankan pentingnya pengawasan sejak tahap awal perencanaan agar potensi risiko, termasuk kemungkinan terjadinya kecurangan atau fraud, dapat diantisipasi sedini mungkin.
Ia juga menyebut terdapat lima sektor utama yang menjadi fokus evaluasi BPKP di Batam, yakni pendidikan, kesehatan, penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, serta ketahanan pangan.
Tim BPKP, lanjutnya, akan melakukan kajian mendalam terhadap perencanaan program dan alokasi anggaran di setiap OPD untuk memastikan penggunaan APBD benar-benar mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
“Kami berharap dukungan data dari seluruh OPD agar proses evaluasi berjalan optimal. Dengan begitu, perencanaan yang disusun tidak hanya baik secara administratif, tetapi juga efektif saat diimplementasikan,” ujar Mudzakir. (Ahmad Nusur)
