WARTAKEPRI.co.id – Tim Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Kepulauan Anambas terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) melakukan konsultasi ke kantor Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Kepulauan Riau.
Konsultasi tersebut dipimpin langsung ketua DPRD KKA Hasnidar, bersama Komisi III selaku Tim Panitia Khusus (Pansus) LKPJ membahas terkait pemenuhan auditor yang masih tercapai 18,75% dari Formasi yang tersedia di Aula Rapat BPKP Kepulauan Riau (Kepri) di Batam pada Senin (12/04/2021).
Hal tersebut menyebabkan pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat belum berjalan secara optimal sehingga anggaran yang tersedia serta kompetensi yang mendukung pelaksanaan pengawasan tersebut belum memadai.
Untuk itu upaya strategis dengan memastikan program dan kegiatan yang telah dilaporkan dalam LKPJ yang sudah dibahas dapat tepat sasaran, dengan harapan Tim Pansus dapat memberikan rekomendasi yang tepat kepada Bupati.
Rapat diawali dengan pemaparan mengenai Penguatan Peran Inspektorat oleh Damang Wismadi dan Subhan Amri dari Bidang P3A.
“BPKP merekomendasikan agar penguatan peran Inspektorat dapat difokuskan pada dukungan anggaran, SDM, dan kompetensi yang memadai”ujar salah satu pemapar.
Seperti yang diketahui Dalam penyusunan LKPJ perlu diperhatikan beberapa hal. Pertama, perubahan APBD. Kedua, capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap urusan sesuai target yang telah ditetapkan.
Ketiga, capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan beserta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Keempat, kebijakan strategis kepala daerah dan tindak lanjut rekomendasi DPRD sebelumnya.
Salah satu Pemapar, Andre menyampaikan bahwa dukungan data output dan outcome harus dapat perhatikan juga. “Utamakan outcome dan indikator yang bersifat makro, seperti tingkat kemiskinan atau pembangunan jalan,” ujarnya.
Menanggapi hasil pemaparan tersebut, Hasnidar mengapresiasi kinerja BPKP Kepri yang telah menyampaikan kondisi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas pada saat ini.
“Penguatan peran Inspektorat perlu dilakukan dari sisi anggaran dan SDM, khususnya ketika rekan-rekan Inspektorat melakukan pengawasan di desa-desa,” tutupnya.(*)
Kiriman : Rama
 LKPJ membahas terkait BPKP Kepri){kind=link}