WARTAKEPRI.co.id – Memasuki tahun ketiga, usaha peternakan sapi yang dikelola BUMDes Damar Desa di Desa Bukit Langkap, Kecamatan Lingga Timur, terus menunjukkan perkembangan positif sejak menerima bantuan belasan ekor sapi dari Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023.
Selain fokus pada penggemukan sapi pedaging untuk kebutuhan Idul Kurban, pengurus BUMDes juga mengembangkan pengolahan kotoran sapi menjadi pupuk organik yang memiliki nilai ekonomis dan dipasarkan kepada petani lokal.
Direktur BUMDes Damar Desa, F. Rahadi Galih, menjelaskan bahwa program peternakan ini dijalankan secara swakelola dengan melibatkan masyarakat setempat melalui pola kemitraan.
“Awalnya kami menerima belasan ekor sapi dari program Bank Indonesia pada 2023. Saat ini, sebagian sapi sudah dijual pada momen Idul Kurban, dan kini kami memiliki tambahan enam ekor sapi hasil pengembangan, termasuk dari pembelian sapi lokal,” ujarnya, Kamis (19/3/2026).
Pada tahap awal, sapi-sapi tersebut dikelola dalam kandang komunal untuk memudahkan pengawasan dan pemeliharaan. Selain itu, limbah kotoran sapi dimanfaatkan menjadi pupuk organik yang turut memberikan tambahan pendapatan bagi anggota.
Seiring berjalannya waktu, pengelolaan kini dikembangkan dengan sistem kemitraan, di mana sapi dipelihara oleh warga di kandang masing-masing. Skema ini dinilai memberikan keuntungan langsung bagi masyarakat.
“Dalam beberapa bulan, sapi yang dibesarkan dari usia remaja hingga dewasa bisa memberikan keuntungan lebih dari Rp5 juta per ekor bagi mitra. Ini peluang usaha yang sangat prospektif,” tambah Rahadi.
BUMDes Damar Desa juga berkomitmen untuk terus menambah populasi sapi, sejalan dengan program ketahanan pangan yang didukung dana desa. Selain memenuhi kebutuhan hewan kurban, mereka juga menargetkan pasokan daging segar untuk konsumsi harian masyarakat di Lingga.
Menurut Rahadi, ketergantungan terhadap pasokan sapi dari luar daerah menjadi salah satu penyebab tingginya harga daging di Lingga. Oleh karena itu, penguatan peternakan lokal dinilai menjadi solusi strategis.
“Jika kami dijadikan mitra oleh pemerintah daerah, harga daging bisa lebih terjangkau karena tidak terbebani biaya distribusi dari luar pulau,” jelasnya.
Dengan latar belakang pendidikan D4 Penyuluhan Peternakan di Magelang, Rahadi optimistis Lingga memiliki potensi besar menjadi sentra sapi pedaging. Ketersediaan lahan hijau yang luas dinilai mampu mendukung pengembangan peternakan dalam skala besar.
“Di kampupng kami untuk lahan lebih dari 10 hektare ada. Tapi belum dimanfaatkan. Untuk pengembangan hingga 100 ekor sapi sangat memungkinkan di kampung kami. Tinggal komitmen warga pemilik lahan, pemerintah desa serta pemerintah kabupaten,” ungkapnya.
Inilah peluang kerja sama dengan mengundang investor datang dan menjadi mitra BUMDes mengembangkan industri peternakan, termasuk sektor sapi perah yang dinilai memiliki potensi besar di wilayah Kepulauan Riau.
“Kami siap berkolaborasi dengan investor maupun pemerintah untuk mengembangkan peternakan sapi di Lingga,” tambahnya.
Rahadi berharap, program ketahanan pangan nasional di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, termasuk program Makan Bergizi Gratis, dapat menjadi peluang bagi daerah seperti Lingga untuk berkontribusi dalam penyediaan daging dan susu segar.
“Minimal untuk kebutuhan di Kepri, kami siap mendukung penyediaan daging dan susu. Ini juga akan membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Rahadi lagi.
Gerakan Ketahanan Pangan
Usaha pertenakan Sapi yang dikelola oleh BUMDes Damar Desa satu contoh peran pemerintah daerah dalam gerekan pengendalian inflasi dan ketahanan pangan di Lingga khusus dan Kepri umumnya.
Dalam beberapa pemberitaan media, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus memperkuat sinergi melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Ketahanan Pangan guna menjaga stabilitas harga serta menjamin ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat.
Sinergi dan kolaborasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di level provinsi maupun kabupaten/kota tetap terjaga ditengah kuatnya pertumbuhan ekonomi Kepri.
Bank Indonesia secara konsisten bersinergi dengan TPID se-Kepri melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, Rony Widijarto menjelaskan GPIPS menjadi sinergi baru dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.
GPIPS merupakan respons atas semakin kompleksnya tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan.
Untuk itu, disiapkan tiga langkah pembaruan program. Seperti program penguatan sisi hulu untuk menjamin ketersediaan pasokan pangan terutama menghadapi darurat kebencanaan.
Penjelasan Rony Widijarto terkati penguatan pasokan pangan di sisi Hulu, untuk tahun 2026 ini harus kembali mendatangai sejumlah BUMDes yang pernah menjadi usaha anak asuh yang masuk program bantuan ditahun 2023. Potensi dan georafis setiap kabupaten di Kepri berbeda dan memiliki keunggulan masing masing. Jika di Batam kota Industri, di Bintan pariwisata dan di Anambas dan Natuna bisa dikembangkan sektor perikanan tangkap. Maka di Kabupaten Lingga sangat cocok untuk usaha Pertenakan.
Tinggal keseriusan Pemerintah Daerah dan Provinsi serta kemauan masyarakat setempat, apakah Lingga siap menjadi daerah penghasil Sapi dan Susu? Mari kita tunggu. (*)
Tulisan Dedy Suwadha
Redaksi WartaKepri.co.id
