WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Pemerintah Kota Batam terus mempertegas komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hal ini ditunjukkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang digelar di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (7/4/2026).
Rakor dipimpin langsung Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, didampingi Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra. Turut hadir Ketua DPRD Batam Muhammad Kamaluddin, Sekretaris Daerah Firmansyah, serta jajaran pejabat Pemko Batam.
Dari pihak KPK, hadir Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah I Agung Yudha Wibowo bersama tim Satgas.
Perkuat Integritas dan Sinkronisasi Kebijakan
Dalam sambutannya, Amsakar menyampaikan apresiasi atas pendampingan KPK yang dinilai menjadi penguat integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di Batam sebagai daerah strategis tujuan investasi.
Ia menyoroti posisi kepemimpinan yang terintegrasi, di mana Wali Kota dan Wakil Wali Kota juga menjabat sebagai ex-officio pimpinan BP Batam. Menurutnya, hal ini menjadi peluang besar untuk menyelaraskan kebijakan, terutama dalam pelayanan perizinan dan pengelolaan lahan.
“Ini momentum untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan agar lebih transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Capaian MCP Tinggi, Fokus Tingkatkan Kualitas
Amsakar juga memaparkan capaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK Batam yang mencapai nilai 94,21 pada tahun 2025. Meski tinggi, ia menegaskan capaian tersebut bukan tujuan akhir.
Pada 2026, Pemko Batam akan fokus pada peningkatan kualitas implementasi, mulai dari transparansi pengadaan barang dan jasa, optimalisasi pengelolaan aset, hingga penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai sistem peringatan dini.
KPK: Batam Punya Potensi Saingi Singapura
Sementara itu, Agung Yudha Wibowo mengapresiasi perkembangan Batam yang dinilai memiliki potensi besar untuk bersaing di tingkat internasional.
“Batam seharusnya bisa bersaing langsung dengan Singapura. Ini bukan hal mustahil, selama ada komitmen bersama untuk terus memperbaiki tata kelola,” ujarnya.
Ia menambahkan, KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi akan terus mendorong upaya pencegahan sekaligus penindakan korupsi di daerah, termasuk memberikan dukungan teknis kepada aparat penegak hukum.
Diskusi Interaktif dan Penguatan Sinergi
Rakor yang berlangsung lebih dari tiga jam ini diisi dengan diskusi interaktif antara KPK dan jajaran Pemko Batam, serta melibatkan instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan BP Batam.
Melalui sinergi tersebut, Batam diharapkan mampu semakin memperkuat kepercayaan publik dan investor, sekaligus menjadi kawasan investasi yang kompetitif di tingkat regional maupun global. (*)
Editor : Dedy Suwadha
 Pencegahan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang digelar){kind=link}