WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Wakil Menteri Pendidikan Kabinet Merah Putih, Fajar Riza Ul Haq, mendorong penguatan program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) di Kepulauan Riau (Kepri) sebagai salah satu solusi untuk menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS). Hal itu disampaikan Fajar saat mengunjungi SMA Negeri 20 Batam, Rabu (12/8/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia melihat langsung pelaksanaan PJJ yang diterapkan SMA Negeri 20 Batam sebagai salah satu sekolah mitra.
Program PJJ diperuntukkan bagi anak usia sekolah yang menghadapi berbagai kendala sehingga tidak dapat mengikuti pendidikan SMA secara reguler.
Fajar mengatakan, saat berdialog dengan peserta PJJ, ia menemukan adanya siswa yang terkendala faktor ekonomi dan sosial sehingga tidak dapat bersekolah melalui jalur reguler.
“Tadi saya berbincang dengan dua orang murid PJJ yang memang mengalami problem ekonomi maupun sosial, sehingga tidak bisa menempuh pendidikan reguler di SMA pada umumnya,” ujar Fajar.
Menurut Fajar, pemerintah menyediakan PJJ sebagai alternatif layanan pendidikan formal jenjang SMA. Melalui sistem tersebut, siswa dapat mengikuti proses pendidikan tanpa harus menjalani pembelajaran tatap muka secara langsung.
Ia menyebut para siswa yang mengikuti PJJ menilai sistem pembelajaran tersebut mudah dan menyenangkan. Pendampingan guru juga dinilai membantu siswa mengikuti proses belajar.
“Menurut mereka model pembelajaran PJJ ini mudah, menyenangkan, dan para pendamping gurunya juga cukup komunikatif dalam membantu,” katanya.
PJJ Jadi Alternatif Tekan Angka Anak Tidak Sekolah
Fajar menjelaskan, pelaksanaan PJJ secara nasional menggunakan sistem sekolah induk. Di Kepri, sekolah induk berada di tingkat provinsi di Tanjungpinang dan bekerja sama dengan sejumlah sekolah di kabupaten dan kota, termasuk SMA Negeri 20 Batam.
Menurutnya, kondisi geografis Kepri sebagai daerah kepulauan menjadi salah satu tantangan dalam menjangkau seluruh anak usia sekolah.
“Kita ingin mengurangi tingginya angka anak tidak sekolah. Pakar di provinsi menyampaikan tantangan ATS cukup rumit karena daerah kepulauan. Justru dengan PJJ kita memberikan alternatif supaya anak-anak kita yang tidak terjangkau selama ini bisa kita jangkau,” jelasnya.
Fajar menegaskan, PJJ berbeda dengan pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C. PJJ merupakan bagian dari pendidikan formal, sedangkan pendidikan kesetaraan masuk dalam jalur nonformal.
“PJJ ini adalah pendidikan formal, tetapi non-tatap muka 100 persen. Kita juga punya pendidikan kesetaraan, Kejar Paket A, B, dan C, itu kan non-formal. Kita akan mengaktifkan semua jalur untuk mengurangi tingginya ATS,” katanya.
Ia juga mengajak pemerintah daerah, perangkat desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas hingga kalangan jurnalis turut menyosialisasikan keberadaan PJJ agar semakin banyak masyarakat mengetahui alternatif pendidikan tersebut.
SMA Negeri 20 Batam Dapat Tambahan Empat Ruang Kelas
Dalam kunjungan yang sama, SMA Negeri 20 Batam juga mendapat dukungan pembangunan sarana pendidikan dari pemerintah pusat. Sekolah tersebut memperoleh anggaran sekitar Rp1,9 miliar untuk membangun empat ruang kelas baru dan menambah fasilitas toilet.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Andi Agung, mengatakan pembangunan tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas fasilitas pendidikan di daerah.
Menurutnya, bantuan pemerintah pusat tidak hanya diarahkan untuk pembangunan ruang kelas baru. Sejumlah sekolah lainnya juga mendapatkan dukungan untuk rehabilitasi bangunan yang rusak serta pembangunan unit sekolah baru.
“Bantuan dari pusat untuk Batam tahun ini luar biasa,” ujar Andi Agung di Batam, Rabu (12/8/2026).
Meski empat ruang kelas baru telah selesai dibangun, kebutuhan fasilitas di SMA Negeri 20 Batam masih belum sepenuhnya terpenuhi. Sekolah tersebut masih membutuhkan dua ruang kelas tambahan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.
Andi Agung berharap kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui APBD Kepri. Pemerintah daerah juga akan mengusulkan kembali dukungan anggaran kepada pemerintah pusat apabila diperlukan.
“Masih tersisa dua ruang kelas lagi yang dibutuhkan,” katanya.
Selain SMA Negeri 20 Batam, dukungan pembangunan pendidikan juga diarahkan ke sejumlah daerah di Kepri. Terdapat empat lokasi yang mendapat alokasi pembangunan unit sekolah baru, yakni satu sekolah di Natuna, dua sekolah di Lingga termasuk SMA Negeri 2 Lingga, serta SMA Negeri 8 Tanjungpinang.
Kebutuhan anggaran untuk membangun satu unit sekolah baru diperkirakan mencapai Rp6 miliar hingga Rp7 miliar.
Penambahan ruang kelas dan pembangunan sekolah baru diharapkan mampu memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kapasitas penerimaan siswa di Kepri.
Khusus SMA Negeri 20 Batam, selesainya pembangunan empat ruang kelas dan tambahan toilet menjadi langkah penting dalam memenuhi kebutuhan sarana pendidikan. Namun, pemerintah daerah masih perlu mencari solusi untuk memenuhi kekurangan dua ruang kelas agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung lebih optimal.
Pemerintah mencatat terdapat empat lokasi yang mendapat alokasi pembangunan unit sekolah baru, yakni satu sekolah di Natuna, dua sekolah di Lingga, termasuk SMA Negeri 2 Lingga, serta SMA Negeri 8 Tanjungpinang. (*)
Editor Dedy Suwadha
. Dalam kunjungan tersebut, ia melihat langsung){kind=link}