WARTAKEPRI.co.id, LINGGA – Keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan utama dalam mengembangkan sektor pariwisata Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau (Kepri). Kondisi ini mendorong Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Batam untuk membuka ruang lebih besar bagi investasi swasta.
Ketua ISEI Cabang Batam, Dr. Suyono Saputra, mengungkapkan kemampuan fiskal Kabupaten Lingga mengalami penurunan pada 2026. APBD Lingga tahun ini berada di kisaran Rp800 miliar, turun dari hampir Rp1 triliun pada 2025.
Artinya, terdapat penurunan sekitar Rp200 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Hal tersebut disampaikan Suyono dalam focus group discussion (FGD) yang melibatkan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Kepri, ISEI Cabang Batam dan Pemerintah Kabupaten Lingga, Selasa (12/8/2026).
Menurut Suyono, penurunan kemampuan fiskal tersebut berdampak terhadap ruang pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan, termasuk pengembangan destinasi wisata dan pemeliharaan infrastruktur pendukung.
“Memang terlihat ada beberapa hal yang menjadi perhatian kami, terutama bagaimana mengembangkan potensi yang ada. Pemerintah daerah sebenarnya sudah memahami apa yang harus dilakukan, tetapi ada keterbatasan anggaran sehingga beberapa program harus ditunda,” kata Suyono.
Ia menilai kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus semakin selektif dalam menentukan prioritas pembangunan. Tidak semua kebutuhan infrastruktur maupun destinasi wisata dapat dikembangkan dalam waktu bersamaan.
“Karena penurunan APBD itu, pemerintah harus membuat prioritas. Mana infrastruktur yang harus dikejar, mana yang harus menunggu untuk dialokasikan berikutnya,” ujarnya.
Salah satu dampaknya terlihat pada akses menuju sejumlah objek wisata. Infrastruktur jalan yang rusak dan keterbatasan pemeliharaan menjadi persoalan yang dapat memengaruhi kemudahan wisatawan menuju destinasi.
Padahal, Lingga memiliki potensi wisata alam, sejarah dan budaya yang dapat dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.
@wartakepri Dr Suyono Saputra APBD Lingga Susut 200 Miliar, Sulit Kembangkan Pariwisata tanpa Peran Swasta #WartaKepri #DaikLingga #Lingga #Pariwisata #defisitanggaran #Fiskal #ISEI ♬ original sound – WartaKepri.co.id
Swasta Jadi Kunci Pengembangan Pariwisata
Di tengah keterbatasan anggaran pemerintah, Suyono menilai keterlibatan sektor swasta menjadi semakin penting. Investasi swasta dapat membantu mempercepat pembangunan fasilitas wisata dan infrastruktur pendukung yang sulit dibiayai sepenuhnya melalui APBD.
Menurutnya, pemerintah tidak harus mengembangkan seluruh destinasi secara bersamaan. Langkah yang lebih realistis adalah menentukan destinasi unggulan yang memiliki potensi ekonomi paling besar, kemudian memberikan dukungan secara bertahap.
“Pemerintah daerah sebenarnya sudah memahami apa yang harus dilakukan. Tinggal bagaimana menentukan prioritas dan membuka ruang bagi pihak swasta untuk ikut mengembangkan potensi yang ada,” katanya.
Investasi dapat diarahkan pada pembangunan akomodasi, fasilitas wisata, pusat kuliner, transportasi wisata hingga berbagai usaha pendukung lainnya.
Kehadiran investasi swasta juga diharapkan menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah. Selain meningkatkan daya tarik wisata, aktivitas investasi dapat membuka lapangan kerja, mendorong pertumbuhan UMKM dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Suyono menambahkan, tekanan fiskal juga dirasakan sejumlah daerah lain di Kepri. Ia mencontohkan APBD Kabupaten Natuna yang disebut turun dari sekitar Rp1,4 triliun menjadi Rp1 triliun.
Kabupaten Kepulauan Anambas dan Pemerintah Provinsi Kepri juga menghadapi tantangan fiskal yang membuat pemerintah harus lebih cermat dalam mengalokasikan anggaran pembangunan.
“Ini tentu cukup berpengaruh, terutama terhadap pelaksanaan program-program yang sudah disusun pemerintah daerah,” ujarnya.
ISEI menilai Lingga memiliki modal kuat untuk menjadikan pariwisata sebagai salah satu mesin ekonomi daerah. Namun, pengembangannya membutuhkan strategi yang lebih terarah melalui penetapan destinasi prioritas, perbaikan akses, penguatan infrastruktur dan penciptaan iklim investasi yang menarik bagi sektor swasta.
Dengan kolaborasi pemerintah dan dunia usaha, keterbatasan APBD diharapkan tidak menjadi penghambat bagi Lingga untuk mengubah potensi pariwisata menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. (*)
Editor Dedy Suwadha
){kind=link}