WARTAKEPRI.co.id, JAKARTA – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026).
Penyerahan surat tersebut berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Kedatangan Gibran diterima langsung Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama sejumlah Wakil Ketua MPR.
Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan bahwa kedatangan Gibran bertujuan menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
“Maksud kedatangannya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI. Surat yang sama menurut beliau juga sudah disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto,” kata Ahmad Muzani setelah menerima Gibran.
Berdasarkan laporan CNN Indonesia, Gibran tiba di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, sekitar pukul 11.15 WIB. Ia terlihat mengenakan jas hitam, kemeja putih, dan dasi merah serta membawa sebuah map.
Gibran kemudian menemui pimpinan MPR untuk menyerahkan surat tersebut. Setelah pertemuan berlangsung beberapa menit, ia turun kembali ke lobi Gedung Nusantara III tanpa memberikan keterangan kepada awak media.
Ahmad Muzani menjelaskan, setelah menerima surat pengunduran diri tersebut, pimpinan MPR akan segera menggelar rapat pimpinan untuk membahas tindak lanjut surat yang disampaikan Gibran.
Dalam pertemuan itu, Gibran juga meminta agar MPR segera memproses surat pengunduran dirinya.
“Terhadap surat pengunduran diri tersebut, Mas Gibran meminta agar Majelis Permusyawaratan Rakyat segera memproses surat tersebut,” ujar Muzani.
Penyerahan surat kepada MPR ini merupakan perkembangan lanjutan setelah sebelumnya Gibran dikabarkan telah menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya, dinamika politik terkait posisi Gibran sebagai Wakil Presiden menguat setelah sejumlah anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait wacana pemakzulan.
Usulan tersebut melibatkan 120 anggota DPR. Perkembangan itu turut menjadi sorotan publik di tengah persoalan dokumen pendidikan Gibran yang sebelumnya menjadi objek putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
Meski surat pengunduran diri telah diserahkan kepada pimpinan MPR, proses dan tindak lanjut secara kelembagaan masih menunggu pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku.
Perkembangan ini menjadi perhatian nasional karena menyangkut posisi Wakil Presiden Republik Indonesia serta proses ketatanegaraan dalam menindaklanjuti pengunduran diri seorang wakil presiden. (*)
Sumber CNN/X.com
