
WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun, mendesak PT PLN (Persero) segera menyelesaikan persoalan kelistrikan yang menyebabkan terjadinya pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah.
DPRD menilai, kondisi tersebut telah mengganggu aktivitas masyarakat, pelayanan usaha, hingga kegiatan perekonomian.
Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu pihak yang berpotensi mengalami kerugian akibat pasokan listrik yang tidak stabil.
Desakan tersebut disampaikan Wakil Ketua II DPRD Karimun, Ady Hermawan, usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak PLN, Selasa (17/11/2026).
Ady menegaskan, persoalan utama yang harus segera diselesaikan PLN adalah, memastikan pemadaman bergilir tidak terus berulang sehingga masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal.
“Bagi kami yang terpenting adalah bagaimana tidak terjadi pemadaman listrik bergilir lagi, karena masyarakat sudah gerah dengan kondisi seperti ini,” ujar Ady.
Dalam RDP tersebut, DPRD membahas langkah penanganan jangka pendek yang disampaikan PLN selama proses perbaikan sistem kelistrikan berlangsung.
“Salah satu langkah yang menjadi perhatian adalah, memprioritaskan penyaluran listrik kepada pelanggan atau masyarakat,” sebut Ady.
“Sementara itu, fasilitas usaha seperti hotel dan swalayan diharapkan dapat mengoperasikan generator set (genset) secara mandiri untuk sementara waktu,” tambah Ady.
Menurut Ady, langkah tersebut dinilai cukup baik sebagai upaya mengurangi dampak pemadaman terhadap kebutuhan listrik masyarakat.
“Solusi yang disampaikan oleh mereka saya rasa cukup baik, yang pertama harus mendahulukan para pelanggan, dan kemudian baru untuk hotel atau swalayan,” jelasnya.
Selain menuntut perbaikan keandalan pasokan listrik, DPRD Karimun juga menyoroti hak pelanggan yang terdampak pemadaman total atau blackout beberapa waktu lalu.
“Kami menegaskan, DPRD akan terus mengawal proses pemberian kompensasi agar hak pelanggan yang memenuhi ketentuan dapat direalisasikan oleh PLN,” katanya.
Ia berharap, hasil pembahasan bersama Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK) pada 20 November 2026 segera disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Karimun dan DPRD.
“Untuk kompensasi tentunya kita mengharapkan agar hasil yang akan dirapatkan dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK) pada tanggal 20 November nanti, sesegera mungkin kita menginginkan agar PLN menyampaikan ke pemerintah daerah dan DPRD,” pungkasnya.
DPRD berharap, pertemuan tersebut menghasilkan kejelasan mengenai mekanisme dan realisasi kompensasi bagi pelanggan terdampak.
“Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan kepastian terkait pemulihan pasokan listrik, tetapi juga kejelasan atas hak kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku,” imbuhnya.
DPRD Karimun menegaskan, persoalan kelistrikan ini perlu menjadi perhatian serius PLN, mengingat listrik merupakan kebutuhan dasar yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas rumah tangga, pelayanan publik.
“Sekaligus keberlangsungan dunia usaha di Kabupaten Karimun,” tandasnya.
Penulis: Junizar
Editor: Azis





























