WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Bisnis jasa keuangan atau Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank ( KUPVA BB ) atau biasa kita kenal dengan Money Changer di Provinsi Kepri merupakan yang kedua terbesar usahanya di Indonesia. Banyaknya usaha ini berpotensi dimanfaatkan untuk pencucian uang baik untuk kegiatan teroris dan kegiatan money politic pada Pemilu 2024 mendatang.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bappeda Provinsi Kepri Bapak Misni, S. KM., M. Si., Kepala Departemen Surveilans Sistem Keuangan Bank Indonesia Bapak Y. Budiatmaka, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri Bapak Suryono, Direktur Pengawasan Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan PPATK Bapak Syahril Ramadhan, Ketua APVA Indonesia Paulus Amat Tantoso, Ketua APVA Batam Bapak Rudi Tan, Ketua APPUI Bapak Eddy Hadiyanto.
Dalam talkshow mengakat tema “Safeguarding Democracy from Money Laundering and Terrorist Financing Hazard through Regional Supervision” digelar di Marriott Hotel, Harbour Bay, Batam, Kamis (9/11/2023) siang. Talkshow dimoderasi oleh presenter Ira Koesno.
Adapun yang menjadi sorotan dan dipaparkan selain keuangan untuk teroris, adalah keuangan untuk politik. Hal ini disampaikan oleh Direktur Pengawasan Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan PPATK Bapak Syahril Ramadhan.
” Kita lebih fokus ke pemilu 20204. Banyak kasus kasus korupsi berkaitan dengan pemerikaan PPATK. Kalau bapak dan ibu pengusaha Money Changer menemui ada orang orang menukarkan uang asing dalam jumlah banyak untuk mendapatkan uang kecil kecil, itu patut dilaporkan ke kami. Jadi bapak ibu harus hati-hati,” kata Syahril Ramadhan, yang menyatakan PPATK sudah ada tim di seluruh Bank di Indonesia.
Terpisah, Kepala BI Kepri Suyono mengatakan, layanan remitansi memiliki risiko tersendiri, yang harus dikelola dengan cermat agar tidak menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Dalam hal ini, BI berperan dalam mitigasi risiko tersebut.
“Setiap transaksi remitansi, terutama yang melibatkan jumlah besar, wajib dicatat dengan ketat, minimal sebesar 25 ribu Dolar AS. Hal ini sebanding dengan menyimpan uang dalam jumlah besar di bank, yang pasti akan memicu pertanyaan, “Uang ini berasal dari mana?,” kata Suyono.
Dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan ini, tambanya, BI mengundang 115 Koperasi Unit Pengelola Valuta Asing (KUPVA), 60 Layanan Remitansi (LR), dan 68 kantor cabangnya untuk berpartisipasi dalam diskusi.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas langkah-langkah apa yang harus ditaati dalam operasi mereka. Jumlah yang cukup besar ini memberikan tantangan dalam pengelolaan risiko, namun BI telah berusaha untuk memitigasi risiko ini.
“Kami tidak bisa bekerja sendirian, BI juga melakukan sinergi dan kolaborasi dengan aparat keamanan, asosiasi, bea cukai, dan PPATK. Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kepatuhan, BI gencar melakukan sosialisasi dan memberlakukan sanksi, teguran, denda, serta tindakan lain sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku,” ujarnya.
Kapolda Kepri Irjen. Pol. Drs. Tabana Bangun, M.Si berterimakasih atas terselenggaranya pertemuan tahunan Kupa BB dan layanan remitansi yang merupakan kegiatan flagship bank Indonesia Kepri dengan tema Safeguardingb Democracy From Money Launderingb And Terrorist Financing Hazard Through Regional Supervision melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam rangka menghadapi pesta demokrasi tahun 2024.
“Salah satu tugas kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum serta memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat tugas tersebut dilaksanakan secara preventif preventif dan represif. Kepolisian berperan dalam menjaga stabilitas keamanan sistem pembayaran untuk menegakkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan terutama dalam ruang lingkup sistem pembayaran yang memiliki dampak besar dalam perekonomian dan kehidupan masyarakat di Indonesia,” ucap Kapolda Kepri Irjen. Pol. Drs. Tabana Bangun, M.Si.
Lebih lanjut Kapolda Kepri Irjen. Pol. Drs. Tabana Bangun, M.Si., menyampaikan potensi risiko dari tindak pidana pencucian uang dan terorisme melalui kegiatan kurva BB dan layanan remitansi di Kepri hal tersebut dapat mengancam stabilitas dan integritas sistem keuangan yang akan berdampak pula terhadap keamanan pembangunan nasional. (*)
Sumber : Yt
Editor : Dedy Suwadha
@wartakepri Terimakasih Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura partisipasi di Ulang Tahun ke 10 Media WartaKepri.co.id , ( 22 Desember 2015 - 22 Desember 2025) #hbd❤️ #wartakepritv #kepri #batam #wartakepri.co.id ♬ Happy Birthday to You acoustic guitar - C_O
 atau biasa kita kenal dengan Money Changer di Provinsi){kind=link}