Pasbar–Upaya intervensi terhadap isu kemiskinan dan stunting perlu mendapat penanganan secara tepat dan cepat serta dengan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh. Hal ini dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujukan kehidupan yang bermartabat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappelitbangda Ikhwanri kepada wartawan menyampaikan, pada tahun 2024, angka kemiskinan Pasaman Barat tercatat sebesar 7,00% setara dengan 34.600 jiwa (BPS 2024), sedangkan angka kemiskinan ekstrem masih tercatat sebesar 0,71% setara dengan 3.410 jiwa (Kepmenko PMK, 2024), sedangkan angka Prevalensi Stunting sudah berhasil diturunkan dari angka 35,5 menjadi angka 29,7 berdasarkan Survey Kesehatan Indonesia.
Menurut Ikhwanri, Pemerintah Daerah (Pemkab) sangat serius mengatasi permasalahan kemiskinan dan stunting di daerah ini. Bahkan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Manusia/Kepala BKKBN telah memberikan piagam apresiasi sebagai kabupaten pemanfaatan data hasil pendataan keluarga terbaik tahun 2024 karna sudah melakukan pemadanan data P3KE dengan data e-PPGBM.
Pemkab melalui Bappelitbangda telah memadankan data e-PPGBM Dinas Kesehatan dan P3KE Kemenko PMK, dimana tahun 2024 terdapat 31 balita yang tinggal dirumah yang tidak layak huni, 68 balita tidak memiliki akses terhadap jamban layak, 56 balita tidak memiliki sumber air minum layak, 2 balita tidak memiliki sumber penerangan listrik PLN, 31 balita masih tinggal bersama orang tua yang memasak menggunakan kayu bakar.
“Melalui data yang sudah dipadankan diharapkan intervensi akan lebih tepat sasaran, karena data tersebut sudah lengkap dengan nama dan alamat yang jelas.”
“Selanjutnya koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan, serta melibatkan semua pihak mesti dilakukan secara baik dan terencana” tutup Ikhwanri.(*)
