KARIMUN, WARTAKEPRI.co.id – Retribusi parkir di Kabupaten Karimun pada kuartal pertama tahun 2026 menuai sorotan tajam dari DPRD.
Target pendapatan daerah mencapai Rp1,1 miliaar dinilai jauh panggang dari api setelah realisasi hingga Maret baru menyentuh angka puluhan juta rupiah.
Wakil Ketua II DPRD Karimun, Adi Hermawan, mengungkapkan, capaian retribusi parkir saat ini masih sangat minim dan belum menunjukkan hasil yang memuaskan.
“Untuk parkir insidentil baru sekitar Rp2,1 juta, sedangkan pengelolaan harian sekitar Rp64 juta. Ini tentu sangat jauh dari target Rp1,1 miliar,” tegas Adi saat ditemui di sela kesibukannya, Selasa (19/5/2026).
Kondisi tersebut menurutnya, memicu kekhawatiran karena rendahnya pemasukan daerah berpotensi mengganggu belanja pemerintah, mulai dari belanja pegawai hingga program pembangunan.
Adi bahkan membandingkan capaian tahun sebelumnya yang dinilai jauh lebih baik. Pada 2025, target retribusi parkir tepi jalan umum sebesar Rp300 juta justru mampu melampaui target dengan realisasi Rp354 juta atau 117 persen.
“Kalau tahun lalu bisa melampaui target, kenapa sekarang justru anjlok. Ini harus menjadi perhatian serius,” katanya.
“DPRD pun meminta Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun agar lebih tegas dalam mengawasi kerja sama dengan pihak ketiga pengelola parkir,” tambah Adi.
Menurut Adi, pengelolaan parkir seharusnya mampu memberikan kontribusi nyata bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan malah memunculkan persoalan baru di tengah masyarakat.
Sorotan juga mengarah pada sistem parkir di kawasan Pelabuhan Taman Bunga yang belakangan banyak dikeluhkan para pedagang dan pengguna jasa pelabuhan.
Keluhan tersebut dinilai menjadi sinyal bahwa tata kelola parkir masih perlu dibenahi secara serius.
“Jangan sampai masyarakat malah dipersulit. Parkir harus tertib, transparan dan memberi manfaat bagi daerah maupun warga,” tutupnya.
Penulis: Junizar
Editor: Azis
