WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Sebanyak 210 Pegawai Harian Lepas ( PHL ) satuan pamong praja ( Satpol PP) Kota Batam, yang masih bertahan untuk mendapatkan kejelasan statusnya yang terombang ambing sejak diterima tahun 2014 sampai saat ini.
Dari jumlah 825 orang yang direkruitmen oleh Henri selaku kepala satuan pamong praja, 610 orang mundur berlahan tanpa harapan.
Hal inilah yang terus diperjuangkan 210 dan mengadukan nasibnya pada wakil rakyat di komisi 1 DPRD Batam.
Kebutuhan tenaga Satpol PP untuk Kota Batam sangat diperlukan. Dimana dari 300 yang sudah ada masih butuh penambahan sekitar 300 orang lagi.
” Kami minta, selesai dari rapat ini supaya langsung memberikan laporan pada Walikota Batam, Rudi SE, agar secepat kasus ini selesai, ” kata Eki Kurniawan
Hal senada juga diungkapkan oleh anggota komisi 1 lainya yaitu; Tumbur Sihaloho. Sulitnya meminta data tenaga honorer pada BKD Pemko Batam, sehingga membuat dewan tidak mengetahui berapa jumlahnya. Sementara, data itu sudah lama saya minta namun tidak ada jawabannya sampai saat ini. Tegas Tumbur.
Dari surat Walikota yang beredar pada tahun 2015. Sebanyak 7000 tenaga honorer di Pemko Batam. Jika hal ini belum tuntas dengan jangka waktu 3 bulan ini, kami akan mengajukan untuk berbicara langsung dengan Walikota Batam, Rudi SE. Pinta Harmidi.
Terbukti, dalam lembaran Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015. Anggaran belanja Honorer non PNS sebesar Rp 350 miliar dan tidak masuk akal.
Dari jumlah 825 orang yang direkruitmen oleh Henri selaku kepala satuan pamong praja, 610 orang mundur berlahan tanpa harapan.
Hal inilah yang terus diperjuangkan 210 dan mengadukan nasibnya pada wakil rakyat di komisi 1 DPRD Batam.
Kebutuhan tenaga Satpol PP untuk Kota Batam sangat diperlukan. Dimana dari 300 yang sudah ada masih butuh penambahan sekitar 300 orang lagi.
” Kami minta, selesai dari rapat ini supaya langsung memberikan laporan pada Walikota Batam, Rudi SE, agar secepat kasus ini selesai, ” kata Eki Kurniawan
Hal senada juga diungkapkan oleh anggota komisi 1 lainya yaitu; Tumbur Sihaloho. Sulitnya meminta data tenaga honorer pada BKD Pemko Batam, sehingga membuat dewan tidak mengetahui berapa jumlahnya. Sementara, data itu sudah lama saya minta namun tidak ada jawabannya sampai saat ini. Tegas Tumbur.
Dari surat Walikota yang beredar pada tahun 2015. Sebanyak 7000 tenaga honorer di Pemko Batam. Jika hal ini belum tuntas dengan jangka waktu 3 bulan ini, kami akan mengajukan untuk berbicara langsung dengan Walikota Batam, Rudi SE. Pinta Harmidi.
Terbukti, dalam lembaran Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015. Anggaran belanja Honorer non PNS sebesar Rp 350 miliar dan tidak masuk akal.
Hal ini terungkap pada rapat bersama Sekretariat Daerah Kota Batam bersama Sekretariat DPRD Batam dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Batam, Senin (29/8/2016) lalu.
Mengacu pada jumlah honorer yang terdata di Badan Kepegawaian Daerah (BKD), anggaran dalam laporan tersebut disinyalir banyak diselewengkan.
Mengacu pada jumlah honorer yang terdata di Badan Kepegawaian Daerah (BKD), anggaran dalam laporan tersebut disinyalir banyak diselewengkan.
“Jumlah tenaga honor yang terdata di BKD hanya 6.988 orang di tahun 2015,” kata Harmidi.(nikson simanjuntak)
“Jumlah tenaga honor yang terdata di BKD hanya 6.988 orang di tahun 2015,” kata Harmidi.(nikson simanjuntak)
