WARTAKEPRI.co.id, BATAM- Perpanjangan tarif Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) kian terus menampik protes dari berbagai kalangan.
Rencananya pada 16 November 2016 nanti, 20 ribu massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menggugat UWTO akan menggelar aksi unjuk rasa di Batam.
“Kita akan turunkan 20 ribu orang untuk melakukan aksi. BSOA dan serikat pekerja akan ikut dalam aksi,” kata K-SPSI Kepri Syaipul Badri, dalam pertemuan Gerakan Rakyat Menggugat di Ruang Pluto Hotel Planet Holiday Batam, Jumat (11/11/2016).
Syaiful Badri mengatakan, Serikat pekerja akan mengawasi pelaksanaan aksi tutup usaha pada tanggal 14 sampai 16 November 2016.
“Tuntutan akan diubah yakni mencabut PMK 148/2016 dan Perka BP Batam No.19 Tahun 2016,”ujarnya.
Ketua LSM LIRA Kepri Budi Sudarmawan mengatakan, dalam aksi tersebut, pihaknya sangat dibutuhkan dukungan dana dan telah siap menanggung resiko yang akan terjadi.
Aldi Braga Paweai dari LSM mengatakan, siap berkoordinasi dengan seluruh unsur masyarakat, pengusaha serta 42 LSM yang tergabung dalam Forum Masyarakat Tolak UWTO.
Kadarisman Tokoh Pemuda KNPI mengatakan, aksi tutup usaha tentu akan berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat Kota Batam. Sehingga perlu dipertimbangkan apa langkah selanjutnya.
“Aksi harus bertujuan untuk kepentingan masyarakat, bukan mengakomodir kepentingan pengusaha.UWTO harus dihapuskan karena dapat mengurangi beban anak dan cucu kita, ” kata Kadarisman.
Juanda dari Ikabsu mengatakan, UWTO merupakan salah satu bentuk pungutan liar (Pungli).
Presiden LSM Nato mengatakan, Batam merupakan Kota Industri yang awalnya disetting tidak ada pemukiman. Sehingga UWTO atau sewa lahan harusnya sudah dibebaskan bagi rumah hunian. Namun untuk kalangan pengusaha yang menjalankan usaha, maka tetap harus ada.
Selain itu Bambang Tasikun dari LSM Banteng Tua mengatakan, tidak ada kata-kata UWTO dalam PMK No. 148/2016, sehingga tuntutan harus direvisi. (ria/alvin)
