Kabid Disdik Batam Inisial “RE” ‎Diisukan Kasus Narkoba dan Pungutan Sekolah

120
WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam kini diguncang dua pemberitaan terkait laporan masyarakat pada Kejaksaan Negeri Batam soal penyalahgunaan jabatan ataupun kekuasaan (abuse of power) dan kasus dugaan penggunaan narkoba oleh Kabidnya, berisinial RE.

Dari beberapa pemberitaan media online maupun cetak di Batam, sosok RE belum bisa dikonfirmasi. Namun wartakepri.co.id mencoba menghubungi Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Muslim Bidin melalui telepon selulernya, mengakui belum mengetahui dua kasus tersebut.

“Saya tidak tahu kabar itu dan anggota juga tak ada yang kabari. Kebetulan saya saat ini sedang di luar kota dan kabar ini baru saya tahu,” kata Muslim Bidin pada Wartakepri melalui teleponnya, Jumat (18/11/2016)
‎Dalam laporan pengaduan masyarakat dan diterima Kejaksaan Negeri Batam pada tanggal 1 November 2016 lalu, tentang jabatan yang dimilikinya RE digunakan untuk suatu tindakan mencari keuntungan pribadi atau memperkaya diri sendiri yang menggunakan kesempatan pada posisinya saat ini.

Sedangkan apa isi dugaan dari laporan ke jaksa itu, ternyata telah beredar foto di media sosial WA Group. Dijelaskan kalau ‎oknum RE merupakan Kepala Bidang ( Kabid ) Disdik Kota Batam telah melakukan penyalahgunaan wewenang terhadap penjualan seragam Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun pelajaran 2016 – 2017.

Atas pungutan pada wali murid sebesar kurang lebih Rp 6,68 miliar. Sesuai dengan temuan beberapa dokumen yang merujuk adanya perbedaan yang cukup signifikan dari harga pasar.
Dimana nilai nilai di atas adalah perkiraan minimal yang ditaksir oleh pemberi kuasa dari pungutan liar yang dilakukan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Batam.

Dugaan terrhadap “RE” adalah perbuatan melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, sarana atau kesempatan yang ada karena jabatan atau kedudukannya.

Peraturan dalam praktik jual beli seragam yang dilakukan oleh “RE” adalah melanggar Pasal 181 Jo 198 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan yang secara singkat bertujuan dan bertuliskan pendidik atau tenaga pendidik, komite sekolah dan dewan pendidikan, baik secara perorangan atau kolektif, tidak diperbolehkan untuk menjual pakaian seragam ataupun bahan seragam.
Razia Narkoba‎

Kemudian, kasus kedua yang menimpa RE adalah wajib lapor di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kepri, terkait razia dan terjaring nya RE di ruang VIP Diskotik Sphinx pada tanggal 29 Oktober 2016 bersama 3 orang wanita hiburan malam oleh pihak BNNP.
Ketiga wanita tersebut positif mengkonsumsi narkoba. Sementara oknum RE, kata BNNP, tidak konsumsi narkoba namun masih tetap wajib lapor.
Menurut AKBP Bubung Pramiadi, Kabid Berantas BNN Provinsi Kepri membenarkan adanya kasus diamankannya RE saat razia di Sphinx.
” Ya wajib lapor karena tidak ada barang bukti,” ujar Bubung ke WartaKepri, Kamis (18/11/2016). (nikson simanjutak). Foto istimewa WA Group

Komentar Anda

FANINDO DEWAN PERS WARTAKEPRI BBK MURAH