Hasil Pertemuan Kepala BP Batam dengan Panglima TNI dan Kapolri

WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro berturut-turut diterima dua anggota Dewan Kawasan, yaitu Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, pada hari Rabu (7/12/2016) di Ruang Kerja panglima, Kantor Posko Pangab, Jl Medan Merdeka Barat dan Kapolri Tito Karnavian, pada tanggal (8/12/2016) di Batam.

Pada kesempatan tersebut Kepala Badan Pengusahaan Batam menyampaikan bahwa untuk mengembalikan Batam sebagai tujuan utama investasi di kasawan.

panglima-dan-kepala-bp-batam

Menurut Andiantono, dalam siaran persnya ke WartaKepri, telah diambil langkah-langkah strategis oleh pimpinan baru BP Batam terutama dalam hal pengelolaan lahan, perizinan, bandara, pelabuhan termasuk di BP Batam. 


Juga tentang tantangan beberapa pihak atas reformasi di pengelolaan lahan karena tanah tersebut yang telah “tidur” bertahun-tahun dan akan ditarik pemerintah pusat melalui BP Batam.


“Saya melaporkan kondisi di Batam sekarang, apa yang dilakukan untuk mengatasinya dan latar belakang terjadinya berbagai dinamika di Batam”, ungkap Hatanto.

Selain itu, pihak BP Batam juga merilis tentang, Pencabutan lahan tidur

1. Lahan merupakan faktor utama investasi, Luas Batam adalah 45.778,95 ha dan yang dapat dialokasikan seluas 31.283,38 Ha, dan telah dialokasikan sebesar 24.750,51 Ha, yang belum dialokasikan sebesar 3,782,83 Ha.

2. Temuan BPKP menyatakan bahwa ada 7 ribu Ha lahan diindikasikan “tidur” atau tidak dibangun/ terlantar.

3. Kita memulai tindakan penertiban lahan tidur tersebut melalui proses yang cermat dan bati-hati serta sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, misalnya dengan melakukan surat peringatan 1, 2 dan 3 dan undangan melalui media massa 1 dan media massa 2.

4. Terdapat 174 pemegang PL yang diundang dan 134 diantaranya datang memenuhi undangan. Tidak satupun dari 134 pemilik lahan tersebut yang PLnya dicabut dan saat ini mereka sedang menyiapkan rencana bisnis nya/ business plannya.

5. 8 lahan yang dicabut tidak pernah hadir walaupun sudah beberapa kali diundang lewat Koran.

6. Diantara 8 lahan yang dicabut tersebut, sudah ada yang diberi surat peringatan sejak tahun 2008.

7. Selain itu bagi lahan yang telah memiliki SPJ (surat perjanjian), salah satu syaratnya adalah untuk melakukan penertiban ruli dan membuat infrastruktur yang diperlukan (misalnya jalan) oleh masing-masing penerima alokasi lahan. (rilis/ dedy swd)

Rilis
Humas BP Batam 
8 Desember 2016

DEWAN PERS WARTAKEPRI PEMKO BATAM FANINDO Combo Sakti Telkomsel