WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Gubernur Kepri Nurdin Basirun menekankan kembali pentingnya pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan luas keseluruhan wilayah.
Baik itu daratan dan juga lautan. Karena kalau berdasarkan luas daratan, sebagai daerah kepulauan Kepri dipastikan akan menerima jumlah DAU yang sedikit.
Padahal problematika di daerah kepulauan jauh lebih besar. Jika dibandingkan dengan wilayah daratan. Karenanya harus ada kebijakan tersendiri, agar kedepan penerimaan DAU antara provinsi daratan dan kepulauan bisa memenuhi rasa keadilan.
Demikian sambutan Gubernur Kepri Nurdin Basirun saat menerima Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI Masa Persidangan III Tahun 2016/2017 ke Provinsi Kepri bertempat di Swiss Bell Hotel Harbourbay Batam, Senin (27/2/2017) malam.
Dijelaskan Gubernur, selain permasalahan DAU sebagai komponen penting untuk penopang pembangunan Kepri, Nurdin juga menyoroti permasalahan lain yang juga dialami Kepri dalam upaya membangun daerah ini.
” Termasuk persoalan penurunan Dana Bagi Hasil (DBH), beberapa contoh persoalan ini yang harus dicarikan solusinya kedepan, agar tidak mengganggu pembangunan yang kita laksanakan,” jelas Nurdin Basirun.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Ahmad Nafis Tohir yang juga Ketua Tim, maksud kedatangan rombongan Komisi XI tidak lain dan bukan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan pembangunan di daerah dalam hal ini Kepri terkait dengan capaian pembangunan di daerah.
Baik itu tingkat pertumbuhan ekonomi, masalah pengangguran, penerimaan dan pendapatan daerah, inflasi hingga indeks pertumbuhan manusia.
“Ini yang kami ingin tahu. Apa saja problem atau masalah yang dihadapi Kepri dalam membangun daerahnya,” jelas Ahmad Nafis Tohir.
” Dengan kita mengetahui problematika yang ada di Kepri, nanti bisa kita bawa permasalahan ini saat kami menggelar pertemuan dengan mitra kerja kami seperti Menteri Koordinator Perekonomian dan juga Menteri Keuangan, jelasnya Tohir lagi.
Muncul dalam pertemuan ini pembahasan mengenai dalam bentuk kebijakan.
Adanya Dualisme kebijakan di Batam seharusnya tidak untuk saling melemahkan. Tapi sebaliknya, harusnya saling bisa menopang untuk kemajuan. Dengan begitu, Batam sebagai destinasi tujuan investasi di Indonesia, bisa berkembang sesuai dengan tujuannya.
Selanjutnya hambatan penerimaan pajak secara nasional cenderung menurun. Ini tentu akan mempengaruhi besaran penerimaan keuangan baik itu DAK atau DAU. Karena ini terkait dengan penerimaan pajak oleh negara yang mengalami penurunan, jelas Romahurmuzi Anggota Komisi XI DPR RI.
Masih terkait hambatan yakni bagaimana perbankan bisa memberikan Kredit Usaha Rakyat. Utamanya bagi para nelayan, petani ataupun pedagang. Artinya mereka-mereka inilah yang harus merasakan manfaat dari adanya KUR, pinta Anggota DPR RI lainnya Elfiana.
Atas hambatan-hambatan tersebut, Gubernur Kepri bersama Bank Indonesia dan juga OJK Kepri sepakat untuk bersama-sama mencari persoalan yang ada ini. Salah satunya yang ditawarkan adalah kemudahan memberikan akses keuangan dari perbankan khususnya untuk masyarakat yang ada di pulau-pulau, jelas Ketua OJK Kepri Uzai.
Sedang Nurdin Basirun berharap kedepan kita akan terus memperkecil hambatan yang ada. Salah satunya yakni terus membangun infrastruktur. Mengingat kita adalah daerah kepulauan. Yang terus kita bangun adalah tranportasi baik laut ataupun udara. Agar satu pulau dengan pulau lain terkoneksi. Pun juga dengan pembangunan pelabuhan. Dimana kita akan terus memperbarui dan memoderenkan pelabuhan, tegas Nurdin Basirun.
Hadir pada kesempatan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan Kepri, Kepala BI Batam, BPK Kepri, BPS Kepri, BPKP Kepri, LPS Kepri, Kepala Industri Non Bank Kepri, Kepala Askrindo Kepri, Dirut Jamkrindo Kepri, Perwakilan Perbankan Nasional seperti BNI, Mandiri, BRI dan sejumlah BUMN dan BUMD yang ada di Kepri. (dedy/humaskepri)
