Pemkab Bintan Minta Gubernur Sediakan Listrik di Pelosok dan Revisi UU

431

WARTAKEPRI.co.id, TANJUNGPINANG – Pemerintah Kabupaten Bintan memperjuangkan agar Pemerintah pusat merevisi UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati Bintan Drs. H. Dalmasri Syam, MM pada saat Rapat Kerja Gubernur Kepri Bersama Seluruh Kepala Daerah Se Prov Kepri di Gedung Daerah Tanjungpinang, Selasa sore (4/4/2017)

Menurutnya, implementasi berlakunya Undang – Undang tersebut telah menghambat laju pertumbuhan investasi sektor wisata di Kabupaten Bintan, hal ini dikarenakan banyak sekali investor yang enggan berinvestasi karena mereka cenderung lebih tertarik memanfaatkan lokasi dimana akses viewnya langsung ke pantai.

Honda Capella

Dalam aturan UU itu menjelaskan untuk pembahasan tentang pengaturan pengelolaan sempadan pantai (daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat)

” Harapan kami tentunya Pemerintah Daerah Provinsi Kepri bisa mendorong ke Pemerintah Pusat agar kedua Undang – Undang ini bisa direvisi kembali, bila hal ini tercapai maka dalam jangka waktu 3 tahun kedepan pertumbuhan investasi diperkirakan mencapai 5 Triliun Rupiah,” ujarnya.

Selain hal tersebut, Wakil Bupati Bintan Drs H Dalmasri Syam, MM juga menanggapi tentang beberapa bidang kewenangan Kabupaten / Kota yang dialihkan ke Provinsi Kepri masih menimbulkan permasalahan ditingkat Kabupaten, hal ini terkait pengalihan personil, Sarana dan Prasarana, serta Pendanaan dan Dokumen (P3D) yang sangat membutuhkan perhatian Pemerintah Provinsi Kepri .

Adapun beberapa kewenangan tersebut antara lain :

1. Penyediaan Kelistrikan Daerah Terpencil dan Pedesaan , serta penerangan jalan Provinsi di Daerah Kabupaten Bintan .

2. Bidang Pengelola Tenaga Pengawasan Ketenaga Kerjaan .

3. Bidang Pendidikan Menengah .

4. Bidang rehabilitasi, perlindungan , penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Kehutanan .

5. Bidang Metrologi Legal

6. Bidang Penyuluhan Perikanan .

” Kita ingin beberapa hal penting tentunya harus segera ditindaklanjuti, karena hal ini menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepri, seperti halnya ketersediaan listrik daerah terpencil dan juga pedesaan serta penerangan jalan disepanjang jalan Provinsi Kepri di Kabupaten Bintan yang harus segera menjadi prioritas pembangunan. Belum lagi Bidang Penyuluhan Perikanan karena hingga saat ini Kabupaten Bintan belum diberikan Tenaga Penyuluh Perikanan dimana hal ini tentunya sangat kita perlukan ” ujarnya dihadapan seluruh kepala daerah yang hadir .

Sementara itu, Gubernur Kepri H. Nurdin Basirun didampingi Sekda Provinsi Kepri TS Arif Fadillah mengatakan bahwa beberapa catatan prioritas pembangunan dari Kabupaten / Kota se Provinsi Kepri akan segera ditindaklanjuti dan mengenai peyediaan kelistrikan, Pemerintah Provinsi Kepri akan segera berkoordinasi dengan Jajaran PLN karena menurutnya hal ini harus segera diatasi.

“Tentunya catatan – catatan penting terkait pembangunan di daerah Kabupaten / Kota akan menjadi prioritas , kita menginginkan agar program pembangunan Kabupaten / Kota bisa bersinergi dengan program Pemerintah Provinsi Kepri,” tutupnya.(mcbintan)

FANINDO