Wagub Kosong, Pekat IB Kepri : Kalau Gubernur Kepri Ditahan Siapa Yang Gantinya

255

WARTAKEPRI.co.id TANJUNGPINANG- Kekosongan jabatan Wakil Gubernur dinilai berimbas terhadap peran dan fungsi organisasi perangkat daerah (OPD) oleh Dewan Pimpinan Wilayah Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (DPW Pekat IB) Provinsi Kepulauan Riau. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Pekat IB Kepri Edison AA Sutanto melalui Sekretaris Wilayah Muhammad Najib.

Di katakan Muhammad Najib, dengan kondisi Geografis wilayah Provinsi Kepri, yang terdiri dari ribuan pulau sungguh tidak mungkin bisa dipimpin oleh satu orang, kami sangat prihatin dengan persoalan kekosongan jabatan ini.

“Sebab tugas wakil Gubernur berdasarkan UU nomor 23 Tahun 2014, Pasal 66 Poin 1 Huruf a hingga D itu sangat krusial, dimana bahwa Wakil Gubernur bertugas membantu Kepala Daerah Dalam hal pertama memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah,” ungkap Muhammad Najib, Kamis (13/4/2017).

Dalam poin kedua adalah Wakil Gubernur bertugas mengkoordinasikan tugas perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, mengevaluasi kinerja perangkat Daerah, mengawasi kinerja perangkat Daerah.

“Yang tak kalah penting adalah tugas wakil Gubernur sesuai dengan pasal 66 Poin 1 Huruf C adalah Wakil Kepala Daerah Bertugas melaksanakan tugas dan wewenang kepala Daerah apabila kepala Daerah menjalani masa tahanan atau Berhalangan hadir sementara,” tegasnya.

Lanjutnya, dengan melihat tugas dan kewenangan wakil Kepala daerah sesuai dengan UU nomor 23 Tahun 2014 diatas, tentunya posisi wakil Gubernur merupakan persoalan yang sangat Krusial bagi efektivitas organisasi pemerintahan.

“Dengan tidak adanya Wakil Gubernur, lalu siapa yang melaksanakan tugas sesuai UU tersebut,? Terlebih ketika Kepala Daerah Berhalangan Hadir,’ tanya Muhammad Najib.

DPW Pekat IB, menduga ada persoalan yang terjadi dilingkungan pemerintah Provinsi Kepri. Sebab kekosongan jabatan wakil gubernur tersebut telah dibiarkan selama 1 tahun.

“Apakah Belum dilaksanakannya proses pemilihan wagub tersebut, disebabkan karena tidak adanya orang-orang yang sepaham dengan Gubernur, dan atau Gubernur melihat bakal Calon Wakil Gubernur itu, tidak mampu bekerja,” ucapnya.

Tambahnya, akibat persoalan kekosongan ini berlarut-larut, maka sistem organisasi birokrasi di Kepri, menjadi terganggu, hal tersebut bisa mengancam kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepri.

Pekat IB Provinsi Kepri mendesak Seluruh Pemangku Kepentingan untuk segera menyelesaikan persoalan kekosongan jabatan wakil gubernur, segera dilaksanakan. Jika tidak, DPW Pekat IB Kepri akan mengambil langkah tegas.

“Jika pemangku kebijakan tidak kunjung menyelesaikan persoalan ini, Kader Pekat IB Kepri bersama DPP Pekat IB akan membawa persoalan ini Kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri),” tegasnya. ‎(yansyah).

PKP HIMALAYA DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO PEMKO BATAM Combo Sakti Telkomsel