WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Adanya dualisme kepemimpinan di Kota Batam menjadi sorotan bagi anggota Komisi II DPR RI, Rufinus Hotmaulana Hutauruk. Menurutnya, adanya masalah tumpang tindih kewenangan di Batam. Namun antara Pemko dan BP Batam memiliki Visi dan Misi yang sama.
“Perlu diperhatikan, bahwa kami mendorong Pemko dan BP Batam untuk saling berkoordinasi dengan baik,” kata Refinus Hutauruk, Selasa (18/4/2017) di gedung Graha Kepri Batam.
Sementara, Purba Robert M. Sianipar, Anggota 4/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Lainnya Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam menyampaikan bahwa Komisi II DPR RI adalah komisi Pemerintahan. Dalam pertemuan dengan pihak terkait ada dua hal yang dibahas antaralain : sengketa kewenangan dan Tata Ruang di Batam.
Lanjut Robert, pihaknya menilai dari peraturan per Undang-undangan tidak ada over laping. Tetapi karena wilayah kerja memang 65 persen untuk Pemko Batam . Menurutnya, mayoritas penduduk dan ekonomi di Batam serta pelaksanaannya seakan-akan ada dualisme atau tumpang tindih.
“Kita sudah jelaskan masalah lahan yang disoroti, dimana yang BP punya tinggal 800 hektar terpencar, lalu 7200 hektar lagi masih dalam proses penyelesaian karena sudah lama tak dibangun (lahan tidur),” kata Robert.
Kemudian, terkait persoalan KEK atau FTZ, pihaknya hanya melaksanakan tugas. Masyarakat perlu tahu, bagaimana KEK pelan-pelan setelah dalam masa transisi itu akan hilang. “Pusat melihat hanya pembebasan bea masuk, itu tidak istimewa lagi dengan adanya MEA,” bebernya.
Dengan kata lain, sebut Robert daya saing itu dapat diberikan melalui insentif-insentif yang diatur dalam PP 96 Tahun 2015 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). “Kita ikuti arahnya kemana, karena Walikota Batam juga bilang tak perlu lagi FTZ,” tegasnya.
Dari kesepakatan pertemuan itu, Komisi II DPR RI mendorong Pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut secara substantif ditingkat Pemerintah Pusat.
“Saat ini dalam proses dengan Rapat Terbatas dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Pusat sudah mengarahkan Rempang -Galang masuk Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK ), Batam masih akan dikaji dengan seluruh stakeholder. Jika Batam jadi transisi, semua komponen harus bersatu dan semua tergantung pusat,” ungkap Robert.
( Nikson Simanjuntak )
