WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Dalam dialog dengan Prof. Dr. Ing. H B. J. Habibie, dengan tema “Satukan langkah Selamatkan Batam, menuju Provinsi Kepulauan Riau Yang Lebih Baik”, yang diadakan oleh Kadin Provinsi Kepulauan Riau, di Ball room Harris hotel, Batam Centre – Batam. Jum’at, (28/04/2017)
Dialog yang di hadiri oleh Wakil Walikota Batam, Ketua DPRD Kota Batam, Kadin Prov. Kepri serta Instansi Pemerintahan dan tamu undangan dari berbagai Asosiasi Industri dan Pengusaha Batam.
Acara dibuka oleh Ketua Kadin Provinsi Kepulauan Riau, Akhmad Ma’ruf Maulana, dalam sambutannya menyampaikan, adanya perubahan rezim dari Otorita Batam menjadi BP Batam, sehingga mulai ketidak pastian hukum dan bertentangan dengan Otonomi Daerah. Katanya
Melihat kondisi Batam sekarang ini tidak seperti dulu lagi, yang mana merupakan salah satu daerah penopang ekonomi nasional. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi hanya 4,1% dengan peringkat ke 17 tempat Investasi Nasional. Maka Batam saat ini boleh dikatakan menjadi tempat meningkatnya pengangguran dan masalah lainnya.
“Kami berharap bahwa sudah saatnya sistem pemerintahan dan organisasi pengelolahan Pulau Batam diserahkan kepada Pemerintah Daerah dengan Ke khususannya”, pintanya.
Selanjutnya Ketua DPD REI Khusus Batam, Ir. Achyar Arfan mengatakan, Batam sekarang sudah ketinggalan zaman perlu beberapa perubahan, diantaranya; dibidang organisasi pemerintahan. Ujarnya
Khusus pada bidang property, pemerintah harus menyediakan fasilitas kepemilikan property untuk orang asing, tentunya dengan pembatasan-pembatasan tertentu yang bisa menjaga dan kepastian, bahwa rakyat Indonesia juga bisa disediakan property dengan baik.
“Kami mengharapkan dengan keistimewaan Batam dibidang Viskal dan HPL tetap di pertahankan”, ujar ketua DPDR REI Khusus Batam
Sementara wakil Ketua Umum Transportasi dan Industri Maritim Provinsi Kepri / mewakili pengusaha Kepelabuhanan, Rusman mengatakan, bahwa Batam dahulunya dirancang dan dikonsep untuk transit perkapalan. Tapi saat ini tidak pernah tercapai dan masing – masing berjalan sendiri meninggalkan konsep yang pernah Bapak Habibie rancang sebelumnya. Ucapnya
Dan industri pelabuhan dan maritim saat ini sedang benar-benar terpuruk, dimana industri yang dapat menopang hingga menyerap hingga ratusan ribu tenaga kerja. Saat ini dari industri Shipyard tersebut, ada sekitar 200 ribu tenaga kerja di PHK.
“Kalau kita dengar dari Bapak Presiden Jokowi, mengatakan bahwa akan meningkatkan poros maritim, tapi saat ini kami belum menikmatinya. Kami mohon kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang memberatkan di asosiasi perkapalan ini dapat dirubah”. Harapannya
Setelah mendengar beberapa pertanyaan dari tamu undangan yang telah dihimpun oleh Founder Pulau Batam, Prof. Dr. Ing. H B. J. Habibie, menyampaikan, Kita punya masalah-masalah tanpa disadari karena adanya reformasi. Permasalahan itu sudah terjadi tapi kita harus tegas dan bekerja sama.
“Mari selesaikan persoalan, Batam itu harus dikembangkan menjadi ujung tombak, dan memanfaatkan sumber daya manusia sehingga akan merubah Indonesia menjadi Masyarakat yang modern”, tegasnya (Andi Pratama)
