Lurah dan Kades Harus Transparasi Soal Dana Desa, Presiden Ajak KPK Memeriksa Loh

99

WARTAKEPRI.co.id, JAKARTA – Presiden Joko Widodo ingin Dana Desa yang diturunkan pemerintah digunakan dengan baik dan tepat sasaran. Untuk itu, Jokowi berencana mengajak KPK turun ke desa mengecek sistem keuangan desa.

Hal ini disampaikan Jokowi saat berdialog dengan Kadiman, seorang kepala desa di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Jokowi bertanya apa yang dilakukan Kadiman setelah mendapat Dana Desa.

“Ceritakan apa yang sudah dilakukan setelah dapat Dana Desa. Dapatnya berapa tahun 2016?” tanya Jokowi di Istana Negara dalam acara Pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/5/2017).

“Rp 700 juta sekian, Pak,” jawab Kadiman.

“Gede banget dong, ya. Terus?” tanya Jokowi lagi.

PKPONLINE PKP DREAMLAND

“Alhamdulillah, dengan sistem SisKeuDes (Sistem Keuangan Desa) kami bisa melakukan transparansi dan selalu terbuka untuk masyarakat, dari perencanaan sampai penggunaan. Sehingga kita bisa melakukan pemeringkatan, mana yang perlu kita utamakan atau skala prioritas.

Jadi kita selalu terbuka terhadap masyarakat dan kita juga membikin baliho supaya APBDes kita bisa dilihat masyarakat, kegunaannya apa saja, sehingga semua bisa memantau untuk apa,” jelas Kadiman.

Jokowi pun kembali bertanya, apakah penduduk desa tersebut mengetahui anggaran yang diterima. Sebab, Jokowi mengatakan pernah mengecek ke beberapa tempat, ada penduduk yang tidak tahu.

“Insyaallah tahu, Pak, karena kami setiap penganggaran itu rapat selalu mengundang banyak. Ini ada duit saya bilang, mau digunakan apa. Yang penting tidak melenceng dari RPJMDes kita dan RKP kita,” kata Kadiman.

“Benar semua rakyat tahu, ya?” tanya Jokowi lagi.

“Insyaallah, Pak, karena kita mengadakan papan informasi yang kita letakkan di kantor desa di wilayah strategis. Jadi masyarakat tahu bahwa dana desa berapa PAD, berapa ADD (cek lagi), insyaallah terbuka,” jawab Kadiman.

“Terbuka, ya? Tapi begini lo, nanti ke desa Bapak-bapak ini tidak sendirian lo. Saya ajak KPK,” kata Jokowi.

Mendengar perkataan Jokowi, Kadiman pun mengaku siap keuangan desanya diperiksa KPK. “Insyaallah siap, Pak,” katanya.

“Kelihatannya yakin. Omongnya tuh kelihatan, siap-nggak siap kelihatan. Kalau agak grogi, malah tak cek nanti. Tapi kan ini tidak grogi,” ucap Jokowi menutup dialog dengan Kadiman.

Tempat Terpisah Bupati Natuna, Hamid Rizal menyampaikan agar seluruh Kepala Desa untuk tertib dan paham administrasi bidang pemerintahan.

“Hal ini agar anggaran desa tidak disalah gunakan. Jika salah dalam penggunaan dana desa, maka siap – siap untuk menerima resiko, paling tidak dipenjara,” papar Bupati Natuna, Hamid Rizal. usai pelatihan managemen pemerintahan desa di Hotel Centeral berapa waktu lalu.

Dalam menggunakan dana desa, kata Hamid, pemerintahan desa harus sesuai dengan peruntukan serta petunjuk dan aturan perundangan yang berlaku.

“Kepala Desa itu mempunyai tanggungjawab yang besar dalam penggunaan anggaran desa. Maka dari itu harus paham dan cermat administrasi. Tidak hanya Kades saja, tetapi seluruh staf dan aparat desa juga harus paham,” ujar Hamid.

Di zaman sekarang ini sambung Hamid pemerintah pusat dan daerah sudah mengucurkan dana yang begitu besar untuk desa. Ini semata – mata untuk mensejahterakan masyarakat sesuai dengan nawa cita Presden Joko Widodo.

“Kelola keuangan desa itu dengan baik dan benar, sekarang ini adalah zaman yang serba terbuka, tak ada lagi yang ditutupi. Maka dari itu, kita harus jujur, transparan serta melayani kebutuhan masyarakat dengan prima,” ucapnya.(*)

Sumber:Detik.com

Komentar Anda

Polling Bakal Pasangan Calon Gubernur Kepri Periode Agustus 2020

FANINDO DEWAN PERS WARTAKEPRI BBK MURAH