WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Selepas Pelantikan BP Batam yang Baru, Kadin Kepri buka suara terkait permasalahan terjun bebas perekonomian di kota batam.
Kepada wartakepri.co.id, selaku Wakil Ketua Umum Kadin Kepri, Toni Siahaan mengatakan, dengan pergantian Ketua dan Deputi BP Batam ini tidak terlalu menjamin, permasalahannya itu tergantung pada orangnya.
“Tetapi pada pokoknya, masalah ini terjadi akibat dari kebijakan kemudian lagi dualisme kewenangan”. Terangnya
Menurutnya, harusnya kebijakan dahulu itu disempurnakan, bukan menciptakan keputusan-keputusan yang menurut dia (Hatanto.red) bagus, tetapi belum diterima di dunia usaha.
Batam maju karena banyak kemudahan-kemudahan yang dikasih, dulu di dunia properti hanya bayar 5% aja sudah bisa dikelola, dan diberi beberapa tahap pembayarannya.
“Ini dibuat Perka mesti ada jaminan lah, dengan mendiamkan uang kita di suatu tempat di tangan mereka (BP Batam), bagaimana mau berusaha/dengan modal apa kita. Sementara modal itu, banyak pengusaha yang meminjam dan memakai uang pihak ke III”. Ungkapnya
Seperti Diketahui, pelantikan Ketua Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Anggota Deputi BP Batam yang baru, oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, yang digelar di kantor Kemenko Perekonomian – Jakarta Pusat.
Harapan saya kedepan dengan pergantian Ketua dan Deputi BP Batam ini, bukan sebuah keputusan politik tetapi keputusan bagaimana membangun daerah dengan tujuan Batam menjadi lokomotif ekonomi nasional, paling tidak bisa bersinergi dengan negara tetangga (Singapura).
Dan ditempat terpisah, selaku Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk mengatakan, Ini bukan unsur politik, dalam pergantian Ketua dan Anggota Deputi BP Batam.
“Karena dengan adanya ketidak sepahaman dalam kinerja, dimana kinerja Pak Hatanto ( (Ketua BP Batam sebelumnya.red) secara internal tertata namun tidak semuanya dan tapi dari segi pelayanan belum”. Terangnya
Dan ketidaksepahaman ini tidak hanya Kadin saja, ada dari unsur Pemerintah, Pengusaha dan lainnya, untuk itu ada tiga (3) hal yang akan dilakukan oleh Pak Lukita (Ketua BP Batam yang baru) dalam waktu dekat.
Pertama. Konsilidasi dan koordinasi dengan stackholder, dimulai dari Pemerintahan daerah kota Batam, DPRD dan Dunia usaha melalui Kadin.
Kedua. Reorganisasi pejabat di internal BP Batam, karena banyak pejabat tidak pada tempatnya, yang artinya kurang pas dan cepat dalam pelayanannya.
Ketiga. Mengevaluasi semua kegiatan yang ada di BP Batam. (Andi Pratama)
