Dewan Pers Sebut Penggantian Tanggal HPN Itu Hoax, Agenda Sidang Pleno Aja Belum

Dewan Pers Sebut Penggantian Tanggal HPN Itu Hoax, Agenda Sidang Pleno Aja Belum





WARTAKEPRI.co.id, JAKARTA – Dewan Pers buka suara terkait isu penggantian tanggal Hari Pers Nasional (HPN). Dewan Pers memastikan informasi itu tidak benar alias hoaks.

“ Banyak media di daerah muncul berita yang menurut kami sumbernya adalah hoaks yang menyatakan Dewan Pers sudah mengubah Hari Pers Nasional 9 Februari,” ujar Ketua Dewan Pers, Yoseph Adhi Prasetya, saat konferensi pers, di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat pada Jumat (20/4/2018).

Yoseph menjelaskan, akibat kabar tak benar ini muncul pula tuntutan yang liar di kalangan pers. Tuntutan itu mulai dari pembatalan verifikasi media hingga perubahan statuta Dewan Pers.

” Ini yang menurut saya sudah melampaui isu yang sudah berkembang,” tambah Yoseph.

Dewan Pers sudah mengadakan rapat terbatas pada Rabu (18/4). Pada hari tersebut, Dewan Pers mengajak 7 organisasi pers untuk mendiskusikan berbagai perkembangan kehidupan pers, termasuk polemik Hari Pers Nasional.

“ Saat rapat hari Rabu lalu, ternyata banyak pihak yang tidak tahu, menuntut kegiatan ini dan menyatakan Dewan Pers sudah mengubah. Padahal belum. Bahkan Dewan Pers belum membahas hal itu dalam sidang pleno Dewan Pers,” ujar Yoseph.

Dewan Pers akan menggelar sidang pleno lanjutan hari ini. Hanya saja, materi tentang polemik perubahan Hari Pers Nasional belum masuk dalam agenda rapat.

“ Hari ini agendanya adalah sidang pleno tapi materi itu belum masuk jadi belum tahu akan dibahas kapan,” pungkas Yoseph.

Berawal Pertemuan Terbatas 18 April 2018

Stanley menuturkan pada Rabu 18 April 2018, pihaknya menggelar pertemuan terbatas dengan konstituen Dewan Pers bersama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), IJTI, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Serikat Penerbit Pers (SPS), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), dan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI).

Kata Stanley, dalam pertemuan tersebut hanya mendengarkan pandangan konstituen atas usulan IJTI dan AJI terkait perubahan tanggal Hari Pers Nasional (HPN) yang selama ini diperingati setiap 9 Februari, bukan merubah tanggal HPN. Pasalnya usulan tersebut belum dibahas di sidang pleno Dewan Pers.

“Nah digelarlah hari Rabu yang lalu, rupanya banyak pihak yang tidak tahu runtut kegiatan ini dan menyatakan Dewan Pers sudah mengubah. Saya katakan belum, Dewan Pers bahkan belum membahas dalam sidang pleno Dewan Pers. Makannya meminta Pak Jauhar adakan nanti dibuat laporannya baru kita bahas di sidang pleno,” ucap Stanley.

Tak hanya itu, Stanley menjelaskan HPN dibentuk berdasarkan keputusan Presiden.

“Bahwa HPN itu dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Yang bisa mengubah HPN itu presiden sendiri, mengubah Keppresnya. Tidak ada orang lain yang mengubah,” ucapnya .

Karenanya, Stanley mengatakan perubahan HPN bisa dilakukan apabila semua konstituen sepakat. Kemudian Dewan Pers nantinya memfasiiltasi untuk melakukan komunikasi dengan presiden, dalam hal ini melalui Sekretariat Negara untuk melakukan perubahan HPN.

“Perubahan bisa dilakukan kalau tiga organisasi wartawan yang sedang ribut-ribut soal HPN itu bisa bersekutu, kemudian bersepakat menunjuk Hari Pers Nasional itu hari X. Kalau ada kesepakatan, Dewan pers akan memfasilitasi mengundang konstituen yang lain ATVSI, ATVLI, SPS,” kata dia.

“Kita akan mengundang mereka untuk bertemu. Kalau semuanya setuju dewan pers bisa memfasilitasi untuk berkomunikasi dengan pihak Istana, dalam hal ini melalui Setneg. Memberikan masukan, ini loh hasil seminar nya, ini kesepakatannya, ini pertemuan konstituen, ini pleno dewan pers,” tutup Stanley.(*)

Sumber: Kumparan/Suara



PKP DREAMLAND
FANINDO
DEWAN PERS WARTAKEPRI

PEMPROV KEPRI
PEMKO BATAM
PEMKAB ANAMBAS
DPRD ANAMBAS
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB LINGGA
DPRD
WIRARAJA