WARTAKEPRI.co.id, JAKARTA – Presiden Joko Widodo memutuskan untuk membubarkan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam atau BP Batam sebagai pengelola kawasan wilayah tersebut.
Demikian hasil rapat terbatas yang digelar kepala negara bersama sejumlah menteri terkait, di Kantor Presiden, Rabu (12/12/2018). Keputusan untuk membubarkan BP Batam, merupakan instruksi langsung Presiden.
” Arahnya begitu (BP Batam dibubarkan),” ungkap Darmin sembari mengajak Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo datang ke kantornya, untuk mendiskusikan hal tersebut.
Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas memang sempat menyindir pengembangan kawasan Batam yang terkesan lamban. Padahal, berbagai upaya sudah dilakukan hampir tiga tahun yang lalu.
Darmin menjelaskan, lambannya pengembangan di Batam tak lepas dari masih adanya dualisme kepemimpinan di kawasan tersebut. Hal ini, tentu perlu diselesaikan untuk mempercepat pengembangan Batam.
” Intinya tadi pembahasan, masalah yang belum terselesaikan. Jawabannya adalah dualisme. Masih ada dualisme. Dari sana Presiden dan Wapres memutuskan untuk hilangkan dualisme,” kata Darmin.
” Dengan cara, kewenangan pemerintah pusat yang ada selama ini di Batam akan dirangkap oleh Walikota,” tegas mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu.
Sementara itu, dikutip viva.co menurut pemerintah pusat, satu-satunya jalan untuk menghilangkan dualisme pemban,gunan Batam memang memangkas salah satunya. Maka diputuskan, semua pembangunan kawasan dikembalikan ke daerah. BP Batam pun otomatis bubar.
Pemerintah akan segera mengeluarkan pelaksanaannya, untuk pembubaran badan BP Batam itu. Darmin belum bisa memberi waktu. Hanya ia menjanjikan, memasuki 2019 nanti BP Batam akan resmi bubar.
“Memang masih harus ada pencatatan macam-macam, ya kan asetnya masih. Bagaimana menyelesaikannya, itu harus disiapkan legalnya, datanya, sebagainya. Tapi akan segera, kita akan usahakan begitu tahun baru, sudah satu,” katanya. (*)
Sumber: cnbc/viva.co
Editor: Dedy Suwadha
