Dedy Suwadha
Home Politik Masalah Izin Labuh Jangkar, Anggota Komisi III DPRD Kepri Minta Pemerintah Pusat...

Masalah Izin Labuh Jangkar, Anggota Komisi III DPRD Kepri Minta Pemerintah Pusat Serius

Anggota legislatif perempuan Kepri Suryani
PANBIL MALL   Grand Mercure Batam

WARTAKEPRI.co.id – Anggota Komisi III DPRD Kepri, Suryani minta pemerintah pusat untuk serius menjadikan masalah labuh jangkar di Perairan Kepri sebagai sektor yang akan meningkatkan ekonomi di Kepri. Tapi, hal tersebut masih juah dari harapan, karena terlihat masalah izin masih berlarut larut.

“Seharusnya pemerintah pusat jeli dan memberikan perhatian yang khusus untuk Kepri,” ungkap Politis PKS Kepri, Jumat (08/02/2019)

Dijelaskannya potensi kelautan yang terdapat di wilayah perairan Kepri sangat-sangat banyak dan mampu menjadi sumber pemasukan bagi negara.

“Kalau pemerintah pusat bisa lebih optimal lagi dalam mengolah potensi di Kepri, maka akan ada hasil yang lebih besar lagi, karena memang Kepri memiliki potensi yang sangat besar,” kata Suryani.

Ia mencontohkan mengenai persoalan labuh jangkar yang sampai saat ini belum ada kejelasan.

“Salah satunya labuh jangkar, itukan sudah jelas-jelas sumber pemasukan kas negara, tapi kenapa belum digarap dengan serius,” sebutnya.

Ditambahkan oleh Suryani, jika saja regulasi labuh jangkar itu diserahkan sepenuhnya kepada daerah, maka PAD Kepri pasti akan meningkat pesat.

Seharusnya, jika tidak bisa dikelola secara maksimal, regulasinya dilimpahkan saja pada pemerintah daerah, sehingga hasilnya bisa maksimal. Selain itu ia juga mencontohkan mengenai potensi perikanan yang ada di Kepri khususnya di wilayah perairan Natuna yang memang belum tergarap secara optimal.

Suryani menambahkan agar pemerintah pusat memiliki konsep khusus dalam melakukan pembangunan di wilayah Kepri, mengingat Kepri yang wilayahnya terdiri dari 96 % laut dan merupakan wilayah 3T.

“Pemerintah harus punya konsep khusus untuk daerah-daerah kelautan, terlebih yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, agar bisa maksimal pengelolaannya,” tutupnya.(*)

Editor: Dedy Suwadha

WhasApp

Google News WartaKepri Banner DPRD Batam 2026