TANJUNGPINANG – Kegiatan reses Anggota DPRD Kepri, Rudy Chua, di Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Jumat (24/4/2026), menjadi potret nyata praktik demokrasi substantif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah.
Bertempat di Lapangan Voli RW 06, kegiatan ini dihadiri sekitar 200 warga. Tidak sekadar agenda formal, reses tersebut menjelma menjadi ruang dialog terbuka antara masyarakat dan wakil rakyat, membahas beragam isu mulai dari pembangunan infrastruktur, kualitas layanan publik, hingga penguatan ekonomi masyarakat kecil.
Dalam sambutannya, Rudy Chua menegaskan bahwa reses merupakan bagian penting dari akuntabilitas politik. Ia menyebut, legitimasi lembaga legislatif tidak hanya berasal dari hasil pemilu, tetapi juga dari kemampuan menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
“Setiap kebijakan yang baik harus berangkat dari proses mendengar. Aspirasi warga akan menjadi dasar dalam merumuskan agenda pembangunan ke depan,” ujarnya.
Peran Keamanan Dukung Partisipasi Publik
Selain fungsi representasi, kegiatan ini juga menyoroti pentingnya stabilitas keamanan sebagai fondasi partisipasi masyarakat. Pengamanan kegiatan dipimpin oleh Kapolsek Bukit Bestari, Suardi, dengan pelibatan Bhabinkamtibmas, Razmudi.
Dalam kesempatan tersebut, Aiptu Razmudi menegaskan bahwa keamanan bukan sekadar menjaga ketertiban, tetapi juga menciptakan ruang aman bagi warga untuk menyampaikan aspirasi.
“Keamanan adalah ekosistem. Ketika masyarakat merasa aman, mereka berani bersuara, aktivitas ekonomi berjalan, dan program pembangunan dapat terlaksana dengan baik,” jelasnya.
Edukasi Jaminan Sosial untuk Warga
Reses juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi publik mengenai pentingnya perlindungan sosial. Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjungpinang memaparkan berbagai program jaminan sosial bagi pekerja, baik formal maupun informal.
Program seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, hingga jaminan kehilangan pekerjaan dinilai menjadi bagian penting dalam membangun sistem perlindungan sosial yang inklusif.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak mereka sebagai pekerja, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi keluarga di tengah ketidakpastian ekonomi.
Kegiatan reses di Tanjung Unggat menunjukkan sinergi antara legislatif, aparat keamanan, dan lembaga pelayanan publik dalam membangun tata kelola pemerintahan yang inklusif. Kolaborasi ini dinilai mampu memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal.
Melalui pendekatan dialogis dan partisipatif, reses tidak lagi sekadar formalitas, melainkan menjadi wadah strategis dalam merumuskan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat. (*)
Kiriman : Yadi
, menjadi potret nyata){kind=link}