Bupati Anambas Audiensi Bersama Pelaksana Tugas Badan Nasional Pengelola Perbatasan



PKP DREAMLAND

WARTAKEPRI.CO.ID, Jakarta, Senin, 2 Des 2019. Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris, SH Audiensi bersama Pelaksana Tugas (Plt) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Suhajar Dewantoro.

Turut hadir dalam pertemuan jajaran BNPP antara lain Perwakilan Asdep Batas Darat, Asdep Pengelolaan Batas Laut dan Udara, Asdep Lintas Batas Negara, Asdep Potensi Darat, Asdep Potensi Laut, perwakilan Asdep Tata Ruang Kawasan Perbatasan serta Asdep Infrastruktur Fisik.

Fokus audiensi yang dilakukan adalah untuk membahas percepatan pembangunan infrastruktur dan non infrastruktur.

“Kita meminta dorongan kepada pihak BNPP agar dapat menyampaikan kepada Kementerian/Lembaga anggota BNPP untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan non infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Anambas,”ujarnya.

Bupati juga berharap, setelah Pemda Kabupaten Kepulauan Anambas bertemu dengan pihak BNPP, Kementerian/Lembaga terkait dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan non infrastruktur yang menjadi kebutuhan sejumlah kecamatan perbatasan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pada kesempatan ini Abdul Haris, SH menyampaikan, untuk percepatan pembangunan infrastruktur, pembangunan pendidikan, perdagangan, perikanan dan perkantoran. “Kita juga sangat berharap untuk konektivitas dan pembangunan jaringan telekomunikasi,” urainya. Abdul Haris juga melanjutkan kecamatan yang ada saat ini masuk dalam kecamatan perbatasan. Menurutnya sebagai Kecamatan perbatasan mempunyai kebutuhan yang berbeda dengan dengan kecamatan lain.

“Beberapa kecamatan perbatasan tersebut antara lain yakni Jemaja Barat belum ada puskesmas, di Siantan Utara, termasuk juga untuk abrasi di Pulau Mengkait kemudian juga pasar perbatasan di ibu kota. Kami berharap karna dengan tumbuh dan berkembangnya penduduk setiap saat untuk mengadakan transaksi, di pasar itu butuh tempat pelayanan, tempat yang baik antara lain pasar. Kita pasarnya dibangun dari tahun 70-an namanya pasar inpres, hari ini pasar itu sudah keropos dan juga sangat membahayakan bagi pengunjung pasar, sudah tidak layak lagi,”tutupnya.(*)

Kiriman : Rama



DEWAN PERS WARTAKEPRI PEMPROV KEPRI
DPRD KEPRI
PEMKO BATAM
DPRD BATAM
PEMKAB ANAMBAS
DPRD ANAMBAS
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB LINGGA
DPRD
WIRARAJA