Februari 2020 Masalah Labuh Jangkar Tuntas





WARTAKEPRI.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyatakan tidak berhenti memperjuangkan pendapatan dari labuh jangkar ķapal yang selama ini diambil Kementerian Perhubungan dan Badan Pengusahaan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Batam.

Titik terang itu terlihat setelah Menteri Koordinator Kemaritiman dan investasi, Luhut B. Panjaitan mengelar Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Kepulauan Riau.

Menko Luhut menegaskan bahwa masalah kewenangan pungutan labuh jangkar akan selesai di bulan Februari tahun 2020.

Penegasan ini disampaikan langsung Luhut B Panjaitan kepada Isdianto, Plt Gubernur Kepri dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Kepri di ruang rapat Kementerian Koordinator Kemaritiman Investasi di Jakarta (3/12/2019).

Plt Gubernur Kepri Tengah Berbincang Bersama Bupati Kepulauan Anambas

 

Isdianto, Plt Gubernur Kepri secara terang benderang meminta langsung kejelasan masalah pungutan labuh jangkar ini.

Sehingga ada kepastian bagi keberlangsungan pembangunan di Provinsi Keprj yang merupakan provinsi perbatasan negara.

“Dari 12 item, tinggal 3 item lagi masalah labuh jangkar ini yang perlu finalisasi. Ini berkait erat dengan isu transhipment. Saya yakin dalam bulan januari atau maksimal februari akan selesai,” tegas Luhut B Panjaitan.

Luhut B Panjaitan menjelaskan bahwa semua item yang diusulkan ini merupakan salah satu janji Presiden Jokowi terhadap Masyarakat Kepri yang harus dituntaskan.

Rapat Koordinasi ini turut dihadiri oleh seluruh Kepala Daerah Kabupaten dan Kota se Kepri.

Diantaranya Bupati Bintan, Lingga, Anambas, Karimun, dan Wakil Walikota Tanjungpinang dan Batam.

Sementara itu dari Pemprov Kepri Isdianto Plt Gubernur Kepri didampingi oleh Sekdaprov Kepri, TS Arif Fadillah, Kepala Barenlitbang, Kepala Dinas PU, Kepala Dinas Pariwisata, Asisten 2 dan Kepala Biro Pembangunan.(Hms)



PKP DREAMLAND

DEWAN PERS WARTAKEPRI