Kejaksaan Karimun Berhasil Selamatkan Milyaran Uang Negara di Tahun 2019

30

WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Kepala Kejaksaan Negeri Karimun, pada senin (9/12/2019), bertempat di gedung Aula merilis capaian kinerja Kejaksaan selama waktu tahun 2019, bertepatan dengan momen peringatan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI).

Dari bidang tindak pidana khusus (pidsus), kejaksaan menunjukan peningkatan yang cukup signifikan dalam pengembalian uang Negara, yang mana sama halnya dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi di Pidsus.

Kepala kejaksaan Negeri Karimun, Taufan Zakaria pada Konferensi Pers yang digelar dengan mengundang para awak media, baik cetak, elektronik maupun online ini, dan turut serta didampingi oleh Kasi intel Khairur R. Nasution dan juga Kasi Pidsus, Andriansyah tersebut menuturkan bahwa, sejak Januari hingga Desember 2019, baik Kejaksaan Negeri maupun cabang Kejaksaan Negeri (Kejaksaan Moro dan Tanjung batu), ada beberapa keberhasilan kejaksaan Negeri Karimun dalam mendampingi beberapa program pembangunan khususnya di Kabupaten karimun.

“Sesuai data kegiatan yang dilakukan oleh TP4D tahun 2019, Kita sudah mendampingi sembilan SKPD, terdiri dari SKPD tingkat dinas maupun desa, dengan total seluruhnya 60 kegiatan,” jelasnya.

Taufan juga menyampaikan untuk output (pengeluarannya) sendiri, bagaimana kita dapat merumuskan strategi dan sinergitas untuk menjaga nilai anggaran yang telah disediakan oleh APBD Kabupaten agar terjaga dengan baik.

PKPONLINE PKP DREAMLAND

“Jadi dari 60 kegiatan yang sudah kita dampingi tahun 2019, ini kita menjaga dari kegiatan dengan total anggaran Rp.108 miliar 387 juta 608 ribu, dan Alhamdulillah pembangunan-pembangunan dapat berjalan dengan lancar, untuk ukuran lancar itu tentunya juga relevan dengan kapasitas kita dalam program TP4D ini, karena pembangunan fisik itu harus mampu bermanfaat bagi masyarakat,” imbuhnya.

Kata Taufan, selain dari pada itu, Jajaran Pidana khusus Kejaksaan Negeri Karimun ini meliputi kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi serta upaya hukum. Dimana kita mempunyai ukuran berapa anggaran dalam satu tahun ini hingga kita mampu mengukur capaian persentase realisasi.

“Kegiatan penyelidikan tindak pidana korupsi, jajaran rekan-rekan di Pidsus telah melakukan kegiatan penyelidikan dua perkara, penyidikan satu perkara, kemudian penuntutan satu perkara, dan ini tuntas di tahun 2019, diantaranya penyidikan kasus korupsi dana silpa oleh Terdakwa Sukiran (43) sebagai kepala Desa Sawang Selatan, dimana sudah putus, namun masih proses upaya hukum banding hukuman pidananya,” pungkasnya.

Lebih lanjut, Taufan mengatakan penyelidikan dugaan penyimpangan kegiatan luar daerah pada Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun. Tentunya hal ini kita temukan selisih anggaran Rp. 190 juta, yang saat ini kita koordinasikan kepada Aparat Pengawas Internal pemerintah (APIP),

“Selain itu juga pada bidang Perdata dan Tata usaha Negara juga telah tercapai, dan termasuk terbesar di wilayah Kepulauan Riau, karena surat kuasa khusus (SKK) berjumlah 186, selain itu naskah perjanjian kerjasama dengan stakeholder sebanyak 45 MOU, pendampingan hukum dua kegiatan, kontribusi lainnya pendapatan hukum dua kegiatan,” terangnya.

Dari uraian kegiatan yang besar ini mencapai output keberhasilan dari uang negara yang berhasil di kembalikan atas kerjasama dengan pihak BPJS ketenagakerjaan, sebesar RP. 7 juta 689 ribu, lalu dengan PT. Pelindo  RP. 369 juta 56 ribu. Sehingga keuangan negara yang berhasil dihasilkan dari Datun pada tahun 2019 ini sejumlah Rp. 403 juta 745 ribu.

Untuk bidang Pidana umum, Kejaksaan Negeri Karimun juga menuai kontribusi kepada PNBP, dalam bentuk setoran uang denda tilang, putusan Verstek, maupun beban biaya perkara, yang diputuskan oleh Pengadilan dan wajib dibayarkan oleh terpidana. Untuk akumulasi denda dari tilang sejumlah RP. 106 juta 648 ribu, sedangkan untuk akumulasi dari biaya perkara yang disetorkan adalah RP. 2 juta 43 ribu, dengan rincian berikutnya denda non tilang sebesar RP. 92 juta 600 ribu, akumulasi biaya perkara RP. 895 ribu. Selain itu juga terdapat bidang barang bukti dan barang rampasan.

Untuk penghentian penyidikan (SP3) merupakan bagian dari penyelesaian suatu perkara. Penghentian penyidikan dimungkinkan dan diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, apabila penyidikan tidak cukup bukti, bukan merupakan suatu tindak pidana, atau ditutup demi hukum.

Penghentian penyidikan ini dilakukan ketika ada suatu perkara yang memang nyata-nyata tidak dapat dinaikkan ke penuntutan. Supaya tidak menggantung, maka diambilah langkah-langkah SP3 sebagai bagian dari penyelesaian hukum, begitu juga di penuntutan ada SKPP. Ini diatur di Pasal 140 KUHAP.

Capain yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri cabang Moro, untuk tahun 2019 ini untuk PNBP hasil lelang barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Karimun cabang Moro sebesar RP. 1 Miliar 164 juta 335 ribu.

Keberhasilan cabang-cabang kejaksaan Negeri di Moro dan Tanjung batu, untuk tingkat keberhasilannya, penangann perkara seluruhnya terbukti dan sempurna. Untuk Cabjari di Moro terdapt tuntutan pidana Khusus tahun 2019, dua perkara tindak pidana korupsi oleh Kaswadi dan Heri, dan sudah sampai dipenuntutan, hingga perkaranya akan dilakukan eksekusi, tidak hanya pidana badan, akan tetapi juga denda, uang pengganti, serta biaya perkara.

Sama halnya di cabjari Moro, cbjari di tanjung batu juga telah melakukan aktifitas penegakan hukum, terdapat satu penyelidikan penyidikan dan penuntutan. Tindak pidana korupsi penggunaan bahan bakar solar untuk operasional produksi air pada PDAM Tirta Karimun, pada tahun 2016 hingga tahun 2017. Dengan jumlah kerugian uang negara sebesar RP. 300 juta 500 ribu.

PNBP ini akan selalu disampaikan berulang dan update, karena bentuk kontribusi Kejaksaan kepada Negara dalam bentuk nilai-nilai pendapatan diluar pajak. Untuk tahun 2019, Kejaksaan Negeri Karimun berhasil setorkan PNBP sebesar RP. 23 miliar 687 juta 743 ribu. Dan hingga sampai dengan bulan desember ini, terdapat tambahan RP. 2 miliar lebih. Dimana untuk tambahan RP. 2 miliar lebih ini PNBP kejaksaan Negeri Karimun yang berhasil dihimpun dari kegiatan ditahap penuntutan. Sedangkan setoran PNBP yang RP 23 miliar  687 juta 743 ribu tersebut, lelang barang rampasan tahap eksekusi.

AMA

Komentar Anda

Polling Bakal Pasangan Calon Gubernur Kepri Periode Agustus 2020 versi WartaKepri.co.id

DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO