Bupati Natuna: Mari Patuhi Anjuran Pemerintah, Kita Dapat Atasi Bersama

WARTAKEPRI.CO.ID – Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal memimpin rapat Koordinasi perihal pelaksanaan aktivitas keagamaan bertempat di Ruang Rapat Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna pada Selasa (21/04/2020) pagi.

Dalam pembahasan rapat tersebut diantaranya mengenai rencana penetapan kebijakan bersama terkait tentang pelaksanaan ibadah umat beragama, baik yang bersifat rutinitas seperti sholat lima waktu, Misa, maupun peringatan hari besar keagamaan yang disesuaikan dengan suasana tanggap darurat wabah Virus Corona (Covid-19) ini.

Rapat ini turut dihadiri oleh Dandim 0318/Natuna, Kapolres Natuna, Kepala Kantor Kemenag RI Natuna,Kepala MUI,tokoh lintas agama dan para Imam Masjid sekitar Kota Ranai.

Dalam sambutannya, Hamid Rizal menyampaikan bahwasanya maksud dan tujuan dari diadakan rapat kali ini yaitu untuk mengambil kebijakan dan kesepakatan bersama, terutama dalam mengantisipasi, menjaga dan memenuhi aspek beribadah, sekaligus aspek kesehatan serta rasa aman kepada masyarakat dalam menjalankan syari’at, mengingat tidak lama lagi akan memasuki bulan suci Ramadhan 1441 Hijriyah bagi umat muslim.

Tujuan rapat kali ini yaitu mengambil kebijakan serta kesepakatan bersama tentang aspek ibadah dan memberi rasa aman kepada masyarakat di era Covid-19 ini,” terang Hamid.

Adapun beberapa hal mengenai perbincangan rapat dan menetapkan tentang aspek ibadah dimasyarakat yaitu, tentang pelaksanaan Shalat Jum’at dan Sholat lima waktu di Madjid/Surau. Melalui keputusan bersama peserta rapat, ibadah tersebut dapat dilakukan seperti biasanya namun dengan waktu harus dipersingkat atau dibatasi.

Akan tetapi untuk mengenai Shalat Tarawih,Tadarus dan Shalat Idul Fitri Tahun ini, tidak dilaksanakan secara berjamaah, baik di Masjid maupun di lapangan terbuka. Sedangkan bagi Umat Non Muslim, pelaksanaan peribadahan dapat dilakukan di tempat ibadah masing-masing, namun dengan dibatasi waktu sekitar 1 jam untuk berada di tempat ibadah.

Kebijakan diatas tidak dimaksud bertujuan untuk mengekang kebebasan dalam pelaksanaan ibadah, melainkan pertimbangan keamanan, keselamatan serta kesehatan dalam menyikapi dan memutus mata rantai dan penularan Virus Corona. (Slm)